Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai sanksi denda yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia telalu rendah apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.

“Dari 34 provinsi, kemudian itu juga perda-nya masih tumpul. Dendanya masih kecil. Kalau di Singapura aja dendanya Rp 3 juta, kalau di Malaysia dendanya Rp 2 juta,” ujar Tri saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/6/2021).

“Jadi di kita becanda banget, dendanya Rp 250.000, dendanya Rp 150.000, ya Allah, bagaimana masyarakat mau patuh,” ujar dia.

Menurut Tri, dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemerintah merupakan penanggung jawab apabila sebuah wabah penyakit melanda wilayah Tanah Air.

Lebih lanjut, menurut dia, masyarakat saat ini sudah mulai tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, Tri berharap ada sanksi berat yang dapat memberi efek jera kepada setiap pihak yang tidak disiplin protokol kesehatan.

“Tanggung jawabnya seperti apa? Kalau rakyatnya nggak bisa diimbau, ya dibuat peraturannya,” ucap dia.

Selain itu, ia juga membandingkan penerapan social distancing dari pemerintah Singapura dan Malaysia yang sangat ketat.

Hal itu, menurut Tri, belum benar-benar diimplementasikan di Indonesia karena belum ada aturan tegas terkait hal tersebut.

“Di Singapura aja ada aturannya kalau berkerumun didenda, nggak boleh kumpul lebih dari 3 orang di Singapura. Di Malaysia nggak boleh berkumpul lebih dari 4 orang,” kata Tri.

“Di kita (Indonesia) nggak ada. Kita mah sakti orang Indonesia, karena nggak dibuat peraturannya,” tutur dia.

Diketahui, sejumlah daerah di Indonesia sudah ada yang memiliki peraturan daerah terkait penanganan Covid-19.

Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, hingga Jawa Timur menerapkan sanksi administratif sekitar Rp 250.000 bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan.

Setiap daerah saat ini memiliki aturan yang berbeda karena ketentuan mengenai sanksi tersebut diatur dalam peraturan daerah setempat.