Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK Lili Pintauli, Tuduhan dan Bantahannya

Jakarta, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (8/6/2021).

Lili dilaporkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko serta dua Penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Laporan itu terkait dua dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili karena diduga terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Pertama, Lili diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial.

Syahrial merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pasal tersebut mengatur, insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.

Kedua, Lili diduga menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Lili membantah

Beberapa waktu lalu, Lili telah membantah dugaan tersebut melalui konferensi pers pada Jumat 30 April 2021. 

Dalam keterangannya, Lili menegaskan tidak pernah berkomunikasi dengan Syahrial untuk membahas kasus yang dimaksud.

Ia mengaku sadar terikat kode etik yang tak memperbolehkan berhubungan dengan pihak berperkara.

"Saya tegas menyatakan bahwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS (M Syahrial) terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," kata Lili.

Meski begitu, sebagai pimpinan KPK, terlebih ditugaskan di bidang pencegahan, kata Lili, ia tidak bisa menghindari komunikasi dengan para kepala daerah.

Ia mengklaim, komunikasi hanya dilakukan sebatas tugas KPK di bidang pencegahan.

"Akan tetapi sebagai pimpinan KPK, khususnya dalam pelaksanaan tugas pencegahan, saya tentu tidak dapat menghindari komunikasi dengan seluruh kepala daerah," ucap Lili. "Dan komunikasi yang terjalin tentu saja terkait dengan tugas KPK dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi," ujar dia.

Sita alat komunikasi

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas KPK untuk menyita alat komunikasi milik Lili. Penyitaan itu diperlukan untuk membuktikan apakah Lili melakukan komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial terkait perkaranya atau tidak.

"Dewas juga mesti menyita alat komunikasi yang selama ini digunakan oleh Lili Pintauli Siregar," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

Setiap pegawai KPK, kata Kurnia, diwajibkan untuk memberikan akses pada Dewas KPK terkait pengungkapan suatu perkara. Hal itu tertera dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Tepatnya pada bagian integritas nomor 13 yang menyatakan bahwa setiap insan KPK wajib memberikan akses kepada dewan pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan seperti alat komunikasi untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan dugaan pelanggaran kode etik.

Jika terbukti, Lili bisa mendapatkan konsekuensi sanksi pelanggaran kode etik dan pidana sekaligus. Hal itu, menurut Kurnia, diatur dalam Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan bagian integritas angka 11 Peraturan Dewas Nomor 1 Tahun 2020.