Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Mengaku Masih Jadi Anggota Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju mengaku masih berstatus sebagai anggota Polri.

Stepanus Robin merupakan mantan penyidik KPK dari Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara Wali Kota Tanjungbalai.

"Masih (anggota Polri), kan sedang diproses juga," ucap Stepanus Robin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/6/2021).

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan, Polri belum mengambil sikap soal kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK itu.

Menurut Rusdi, Polri menunggu hingga ada putusan tetap terhadap kasus tersebut.

"Nanti kami lihat sampai ke depan putusan apa yang diterima oleh bersangkutan. Setelah menerima putusan, tentunya Polri akan bersikap atas putusan tersebut," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Ia mengatakan, saat ini proses hukum masih berjalan. Polri, kata Rusdi, menghargai proses hukum tersebut.

Selain itu, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Stepanus yaitu pemberhentian secara tidak dengan hormat sebagai pegawai KPK.

"Polri menghargai dengan apa yang sedang berjalan, karena menjadi salah satu tersangka pada kasus korupsi yang menyangkut pejabat di daerah. Polri tetap menghargai itu semua," ujar dia.

Dalam kasusnya, KPK menduga Stepanus Robin bersama seorang pengacara bernama Maskur Husain bersepakat dengan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial mengentikan proses penanganan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Adapun dalam kesepakatan itu, Wali Kota Tanjungbalai menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Dewan Pengawas KPK memutuskan Stepanus Robin diberhentikan tidak dengan hormat setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Dewas menganggap Robin telah menerima suap dari sejumlah pihak beperkara di KPK.

Stepanus Robin juga terbukti melanggar Pasal 4 Ayat 2 Huruf a, b, dan c Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

"Menghukum terperiksa (Robin) dengan sanksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagi pegawai KPK," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Senin (31/5/2021).