Salin Artikel

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima orang saksi terkait perkara Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna pada Rabu (5/5/2021).

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Stepanus Robin Pattuju, penyidik KPK yang sebelumnya terlibat suap perkara Wali Kota Tanjungbalai.

"Diperiksa dan dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan para saksi mengenai adanya informasi dugaan pengurusan permasalahan hukum Ajay M Priatna oleh pihak yang mengaku penyidik KPK," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021),

Ali menyebut, kelima saksi yang diperiksa itu yakni Sekda Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, Kepala Dinas PMPTSP Kota Cimahi, Hella Haerani dan Kepala Dinas Kota Cimahi PUPR, Meity Mustika.

Selain itu, KPK juga memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Muhammad Roni dan Asisten Ekonomi Pembangunan kantor Wali Kota Cimahi, Ahmad Nuryana.

Adapun pemeriksaan itu bertempat di Kantor Wali Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Cihanjuang, Cimahi Utara, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat.

Dikutip dari Tribunnews, sebelumnya, KPK bakal mendalami pengakuan terdakwa Wali Kota nonaktif Cimahi Ajay Muhammad Priatna soal dimintai Rp 1 miliar oleh pihak yang mengaku dari KPK.

Diketahui, dalam persidangan lanjutan perkara proyek pembangunan RSU Kasih Bunda, terungkap bahwa Ajay sempat dimintai Rp 1 miliar oleh oknum yang mengaku KPK.

Uang itu diperlukan untuk meredam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Di persidangan, JPU (jaksa penuntut umum) KPK tentu akan dalami pengakuan terdakwa dimaksud," ujar Ali, Selasa (20/4/2021).

Di sisi lain, KPK menemukan adanya aliran dana dari pihak lain yang masuk ke rekening Stepanus Robin.

Temuan itu didapatkan usai Stepanus Robin ditangkap dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Ali menyatakan, keterangan kelima orang saksi tersebut sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan di buka di persidangan.

"Keterangan selengkapnya tentu telah tertuang secara lengkap di dalam BAP para saksi tersebut yang akan dibuka di depan persidangan tindak pidana korupsi," kata Ali.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/13523031/periksa-5-pejabat-pemkot-cimahi-kpk-dalami-dugaan-suap-steppanus-robin

Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke