Sekjen Kemendagri Minta Reformasi Birokrasi di Kemendagri Dioptimalkan

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021, Kamis (22/4/2021).

"Harus mengevaluasi kembali dan mengkonstruksi ulang langkah-langkah strategis yang belum tercapai untuk berkontribusi secara optimal," kata Hudori melalui keterangan tertulisnya.

"Untuk memenuhi target indeks reformasi birokrasi, sebagaimana tadi yang tertuang dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020, dan harapannya mudah-mudahan ini bisa dicapa," ujar dia.

Adapun, dalam rencana strategis atau renstra Kemendagri tahun 2020-2024, pihaknya menargetkan angka 87 dengan kategori A pada tahun 2021 yang berkontribusi pada tunjangan kinerja sebesar 100 persen.

Hudori memahami pencapaian tersebut, tidak mudah, namun, ia berharap indeks reformasi birokrasi Kemendagri akan terus meningkat.

"Saat ini belum ditetapkan hasilnya oleh KemenPAN-RB, dan kami juga masih menunggu, mudah-mudahan, harapan saya, minimal sama atau paling bagus ada peningkatan, yang saya inginkan jangan turun," tuturnya.

Hudori mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi, tidak hanya dalam rangka mendapatkan indeks reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam renstra.

Namun yang tak kalah penting adalah pencapaian bukti pelaksanaan reformasi birokrasi secara baik melalui penetapan unit kerja, yakni melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

"Tahun 2020 Kemendagri mendapatkan 3 unit kerja untuk WBK dan WBBM, pertama ada di 2 unit kerja di Dukcapil, dan 1 di Ditjen Adwil," ungkapnya.

"Nah ke depan, khusus untuk Kemendagri, kita menetapkan di 72 unit kerja, makanya saya berharap kepada 72 unit nanti harus betul-betul, mempersiapkan dengan baik, terutama untuk mempersiapkan zona integritas tadi," ucap dia.