Salin Artikel

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan 70 juta penduduk telah divaksin Covid-19 pada Juli 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan, kurva kasus Covid-19 di Indonesia akan menurun jikat target ini tercapai.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah mendukung program vaksinasi Covid-19.

"Kita ingin di bulan Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya (Covid-19) akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.

Jokowi menuturkan, vaksinasi merupakan pendukung dalam penanganan Covid-19 lainnya, seperti penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Jokowi mengingatkan sasaran program vaksinasi yang harus dituju, yakni tenaga kesehatan, pelayan publik dan kelompol lanjut usia (lansia).

Kemudian ia menekankan, pelaksanaan vaksinasi harus diprioritaskan di lokasi yang tingkat mobilitas atau interaksi masyarakatnya tinggi.

"Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera kita capai," kata Jokowi.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 15,4 juta hingga Senin (12/4/2021).

Vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan, lansia dan pekerja publik.

"Alhamdulillah hingga hari ini pukul 12.00 WIB sudah 15,4 juta suntikan vaksin Covid-19 diberikan kepada tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik," ujar Reisa dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jika dirinci, jumlah itu terdiri dari 10 juta lebih masyarakat yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Kemudian, sekitar 5 juta masyarakat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua.

Secara terpisah, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, vaksinasi tidak efektif jika menjadi strategi utama penanganan pandemi.

Sebab, menurut Dicky, herd immunity  tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, ditambah persebaran virus di Indonesia tidak terjaga.

"Vaksinasi memang penting karena dalam jangka pendek dapat digunakan untuk menurunkan angka penularan dan angka kematian (Covid-19). Namun tidak boleh menggantikan dan mengabaikan strategi yang jauh lebih penting yaitu deteksi kasus secara dini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

Dicky menilai, jika pemerintah mengutamakan vaksinasi dan bukan menahan laju persebaran virus, maka vaksinasi harus terus berulang setiap tahun.

Dengan demikian, program vaksin tidak efektif mengatasi pandemi.

"Jika begini terus nanti trennya adalah vaksin akan harus berulang setiap satu tahun. Ini tidak efektif," ujar Dicky.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/15/06595941/jokowi-sebut-kurva-kasus-covid-19-akan-turun-setelah-70-juta-penduduk

Terkini Lainnya

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke