ASEAN Lamban Sikapi Kudeta Myanmar, Fadli Zon Pastikan DPR Desak AIPA Lakukan Langkah Konkret

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta Myanmar.

Padahal menanggapi situasi Myanmar yang semakin mencekam, Fadli berpendapat, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference.

“Komunitas internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar sebagai prioritas,” tukas Fadli, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan kawasan.

Fadli menegaskan, BKSAP DPR RI akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak melakukan langkah konkret dalam menjamin penghormatan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN.

Adapun prinsip dan tujuan yang dimaksud merupakan penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government.

“Bersama BKSAP DPR RI, saya juga mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” ujar Fadli.

Dukungan tersebut, kata Fadli, harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM.

“Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional, agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara,” ucap Fadli.

Ia menuturkan, tujuan dibentuknya AIPA adalah untuk mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN.

“BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada Parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif,” kata Fadli.

Dalam siaran pers, Fadli Zon mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan. Mereka adalah anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi.

Fadli dengan keras mengutuk aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan puluhan korban tewas, luka-luka, serta penahanan ribuan orang tanpa proses hukum.

Ia juga mendesak rezim militer Myanmar untuk menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak aksi menentang kudeta.

Bahkan, Fadli menyatakan bahwa BKSAP tengah dalam pertimbangan untuk mengajukan rancangan resolusi terkait kudeta di Myanmar sebagai emergency item.

Hal tersebut rencananya akan diajukan di sesi Inter Parliamentary Union (IPU) pada April mendatang.