Salin Artikel

Pos Indonesia Proaktif Perbarui Data KPM Penerima BST, Kemensos Berikan Apresiasi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Asep Sasa Purnama mengatakan, Kemensos memuji peran PT Pos Indonesia (Persero) yang selama ini selalu proaktif memperbarui data penerima Bantuan Langsung Tunai (BST) dengan menyambangi langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM).

Verifikasi data itu, kata dia, menjadi sangat penting untuk menyukseskan program penyaluran BST.

"Kami apresiasi Pos Indonesia. Penyaluran BST juga berjalan baik pada 2020. Realisasinya 97 persen lebih," kata Asep dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

Sebagai informasi, Pos Indonesia mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menyalurkan BST ke KPM di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 2020, penyaluran BST dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Jabodetabek. Sebab, wilayah tersebut mendapatkan bantuan sembako presiden.

Mengingat situasi pandemi Covid-19 masih berlanjut, program BST diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali dilanjutkan hingga April 2021.

Dengan target penerima juga bertambah menjadi 10 juta KPM, Nilai indeks bantuannya juga tetap sama, yakni Rp 300.000 per KPM per bulan.

"Anggaran yang disiapkan untuk menyukseskan program BST ini sekitar Rp12 triliun," kata Asep.

Adapun pelaksanaan program BST tahun ini diawali dengan peluncuran Program Harapan Keluarga (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) oleh Presiden Jokowi.

Asep pun berharap, BST bisa membantu meringankan beban para KPM di tengah pandemi Covid-19. Terutama bagi kelompok miskin dan rentan, sehingga para KPM bisa memenuhi kebutuhan dasar.

"Oleh karena itu, kami menyiapkan dengan baik dan meningkatkan tingkat akurasi data. Apalagi komando di bawah langsung Mensos sekarang," katanya.

Menimpali pernyataan Asep, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pos Indonesia Haris Husen menyatakan siap untuk kembali menyalurkan BST pada tahun ini. Pos Indonesia juga telah menyiapkan beberapa strategi, khususnya untuk penyaluran di wilayah Jakarta.

"Untuk Jakarta, kami bantu verifikasi dengan mengantar langsung ke KPM. Hal ini sebagai upaya serius kami terkait perbaikan data," ujar Haris.

Di luar wilayah Jakarta, jelas dia, penyaluran tetap dilakukan dengan tiga pola, yakni di kantor Pos Indonesia, diantar langsung ke rumah KPM (khusus lansia, sedang sakit, dan difabel, serta melalui komunitas.

"Kami sudah melakukan persiapan dari awal 2021. Kami sudah apel siaga dan menyiapkan seluruh sumber daya manusia (SDM) yang kami miliki," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/11414551/pos-indonesia-proaktif-perbarui-data-kpm-penerima-bst-kemensos-berikan

Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke