Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Pasalnya, stunting dianggap sebagai masalah serius yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia (SDM) sehingga harus diatasi agar Indonesia memiliki generasi mumpuni.

Meskipun, kata dia, tidak semua orang miskin memiliki anak stunting.

"Memang tidak semua orang miskin anaknya stunting, tapi sebagian besar stunting itu diakibatkan karena kemiskinan sehingga kemiskinan harus ditangani," ujar Muhadjir saat kunjungan ke Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukakang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/3/2021).

Muhadjir mengatakan, kunci untuk menurunkan stunting adalah penanganan kemiskinan.

Sebab ia menilai bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memperoleh gizi yang cukup sehingga melahirkan anak stunting.

Terlebih, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen.

Hal itulah yang menyebabkan pemerintah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen tahun 2024.

"Kaitan antara kemiskinan dan munculnya stunting pada anak sangat erat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan," kata dia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan berbagai stimulus agar kemiskinan bisa teratasi.

Antara lain dengan program bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), program sembako, dan program keluarga harapan (PKH).

"Ini sangat penting, sehingga kami mengupayakan jangan sampai ada keluarga miskin baru bertambah," ujar Muhadjir.

Muhadjir juga meminta agar pencegahan stunting dimulai sejak dini dengan memberikan edukasi kepada para remaja putri.

Misalnya tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi yang baik. Hal tersebut bisa dilakukan di sekolah.

"Saya sangat percaya biaya penanganan stunting akan lebih murah kalau pencegahan lebih diutamakan," kata dia.

Adapun dalam kunjungan tersebut Muhadjir juga turut meresmikan gedung Pusat Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng.

Gedung tersebut merupakan salah satu inovasi penanganan stunting di Kabupaten Bantaeng dan diharapkan dapat ditiru oleh daerah-daerah lainnya di Tanah Air.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/10182691/menko-pmk-kemiskinan-harus-ditangani-untuk-atasi-stunting

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Hasil Analisis PPATK Bersifat Intelijen, Seharusnya Tak Diobral di Ruang Publik

KPK: Hasil Analisis PPATK Bersifat Intelijen, Seharusnya Tak Diobral di Ruang Publik

Nasional
Mahfud: Enggak Ada Pembocoran Informasi soal Transaksi Janggal

Mahfud: Enggak Ada Pembocoran Informasi soal Transaksi Janggal

Nasional
Kemenag-DPR-BPKH Rapat Tertutup Bahas Tambahan Biaya Haji Rp 256 Miliar

Kemenag-DPR-BPKH Rapat Tertutup Bahas Tambahan Biaya Haji Rp 256 Miliar

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kapuas Kalteng dan Anggota DPR RI sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Kapuas Kalteng dan Anggota DPR RI sebagai Tersangka

Nasional
DKPP Susun Putusan untuk Ketua KPU Terkait Kasus 'Wanita Emas'

DKPP Susun Putusan untuk Ketua KPU Terkait Kasus "Wanita Emas"

Nasional
Nasdem Sebut Elektabilitasnya Naik karena Ada Sumbangan Efek Ekor Jas dari Anies

Nasdem Sebut Elektabilitasnya Naik karena Ada Sumbangan Efek Ekor Jas dari Anies

Nasional
Survei SMRC: Ganjar Kandidat Capres yang Paling Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Survei SMRC: Ganjar Kandidat Capres yang Paling Mungkin Lanjutkan Program Jokowi

Nasional
Tukin Kementerian Diduga Dikorupsi, Menteri ESDM: Pengawasan Harus Lebih Ketat

Tukin Kementerian Diduga Dikorupsi, Menteri ESDM: Pengawasan Harus Lebih Ketat

Nasional
DKPP Segera Gelar Sidang Putusan Dugaan Kecurangan KPU Terkait Verifikasi Parpol

DKPP Segera Gelar Sidang Putusan Dugaan Kecurangan KPU Terkait Verifikasi Parpol

Nasional
Mahfud MD Siap Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal kepada DPR Besok

Mahfud MD Siap Beri Penjelasan soal Transaksi Janggal kepada DPR Besok

Nasional
Bertemu Prabowo di Kantor Kemenhan, Sandiaga: Yang Kami 'Omongin' Banyak...

Bertemu Prabowo di Kantor Kemenhan, Sandiaga: Yang Kami "Omongin" Banyak...

Nasional
Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Nasional
BPOM: Tak Ada Obat Mengandung Pholcodine yang Terdaftar di Indonesia

BPOM: Tak Ada Obat Mengandung Pholcodine yang Terdaftar di Indonesia

Nasional
Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Cuti Bersama Lebaran Maju, Korlantas Prediksi Kepadatan Arus Mudik Terjadi mulai 18 April

Nasional
DKPP Sebut Anggaran Rp 26 Miliar untuk 2023 Sudah Habis, Tak Bisa Selenggarakan Sidang 'Offline' Lagi

DKPP Sebut Anggaran Rp 26 Miliar untuk 2023 Sudah Habis, Tak Bisa Selenggarakan Sidang "Offline" Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke