Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai, hal itu menunjukkan eksklusivitas anggota DPR, yakni dapat memperoleh vaksinasi terlebih dahulu.

"Keikutsertaan anggota keluarga DPR juga memperlihatkan eksklusivitas anggota DPR yang tampak selalu ingin terlihat beda dari yang lain," kata Lucius saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Lucius menuturkan, keikutsertaan anggota keluarga hampir pasti akan disorot memang karena yang sesungguhnya menjadi prioritas penerima vaksin dalam kategori pelayan publik adalah orang yang bekerja memberikan pelayanan atau berinteraksi langsung dengan publik.

"Jelas anggota keluarga anggota DPR bukan pelayan publik," ujar Lucius.

Lucius melanjutkan, tindakan DPR yang menunjukkan eksklusivitas itu sudah terlihat di awal pandemi ketika anggota DPR dan keluarganya dapat mengikuti rapid test dengan mudah dan secara gratis.

Padahal, saat itu, fasilitas rapid test masih sangat langka dan mahal.

Ia juga menyinggung 'tingkah' anggota Dewan yang sempat tampil mengenakan pakaian alat pelindung diri (APD) ketika tenaga kesehatan masih kesulitan mendapatkan APD.

Menurut Lucius, kasus-kasus di atas membuktikan anggota DPR hanya menomorsatukan diri dan keluarga mereka saja.

"Mereka bahkan tak ambil pusing dengan puluhan juta rakyat yang menjadi 'bos' mereka di dapil. Yang penting selamatkan dulu diri sendiri dan keluarga, baru koar-koar lagi bekerja demi kepentingan rakyat," kata dia.

Ia menambahkan, tak heran kegiatan vaksinasi Covid-19 di DPR akhirnya digelar tertutup.

"Dengan aksi kucing-kucingan yang dilakukan DPR, mereka sesungguhnya mau menegaskan bahwa kebijakan mengangkut rombongan keluarga untuk menerima vaksin bersamaan merupakan sesuatu yang menyimpang," kata Lucius.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, keluarga anggota DPR dapat mengikuti vaksinasi karena memperoleh alokasi dari Kementerian Kesehatan.

"Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes, DPR, dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR. Alokasi itu dari Kemenkes," kata Dasco saat diwawancara dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat.

Dasco juga membantah vaksinasi anggota DPR dilakukan secara tertutup. Menurut dia, informasi sudah diberikan kepada seluruh anggota DPR melalui fraksi.