Muncul Suara Sumbang soal Anies dan Gerindra, Ini Respons Ahmad Riza Patria

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi suara sumbang yang muncul dari kader Partai Gerindra terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Suara sumbang itu datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis. Ali menyimpulkan langkah yang dipilih Anies untuk meminta pemerintah pusat menangani koordinasi penanganan pandemi di Jabodetabek adalah tanda keputusasaan.

Adapun, Gerindra merupakan partai pengusung pasangan Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali, Senin (25/1/2021).

Riza yang sudah melihat video dan membaca pernyataan Ali tersebut ikut angkat bicara.

Menurut Riza, Ali Lubis salah dalam memahami keputusan yang diambil Anies Baswedan. Ia mengatakan, Ali salah menganggap langkah tersebut memberi sinyal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyerah dan melepaskan penanganan pandemi ke pemerintah pusat.

"Bukan kami melepas. Yang dilakukan oleh Ali Lubis sudah kami tegur, bahwa yang bersangkutan salah memahami. Padahal yang dimaksud mengoordinasikan atau mensinergikan, seperti yang di PPKM, itu namanya mengoordinasikan," kata Riza, dalam acara Aiman yang ditayangkan Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

"Memang kebijakannya pemerintah daerah itu diberi kewenangan, tapi kalau masing-masing diberi kewenangan sendiri menentukan, yang terjadi akan beda-beda. Periodisasinya, substansi dan jam operasional. Nah kami minta itu ditarik ke atas (pusat) seperti sekarang, bagus sekali," sambung politisi Partai Gerindra itu.

Selain itu, ia berpandangan bahwa selama kepemimpinan Anies, DKI Jakarta selalu memperoleh beragam penghargaan, baik berkaitan dengan Covid-19 maupun tidak.

Penghargaan-penghargaan itu, kata Riza, merupakan fakta yang ada dan membuktikan bahwa Jakarta berhasil menangani pandemi.

"Kita harus jujur, prestasi Pak Anies membangun Jakarta sangat terlihat. Kita mendapat award dan prestasi. Antikorupsi. Penanganan Covid kita juga mendapat apresiasi dari WHO, dari dunia, luar biasa. Sekalipun peningkatan (kasus) masih tinggi, tapi itulah fakta dan kenyataannya, tapi kita bisa mengendalikan dengan baik," imbuh Riza.

Sinyal pecah kongsi Anies-Gerindra tak sampai di sini.

Spekulasi itu terkait isu persaingan antara Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jelang Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Munculnya sinyal ini berawal dari sikap Gerindra yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Artinya, Gerindra mendukung Pilkada serentak pada 2024 berbarengan dengan pemilu nasional.

Ketentuan Pilkada serentak 2024 dan meniadakan Pilkada 2022 dan 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Gerindra menilai tak perlu ada pilkada serentak pada 2022 dan 2023 yang sedianya digelar di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Gerindra tetap memberikan karpet merah kepada Prabowo untuk maju pada 2024.

Sebab setelah 2022, Anies tidak memegang jabatan di pemerintah. Akibatnya, peluang Anies maju pada Pilpres 2024 makin kecil.

Kendati demikian, Riza menyebut hubungan antara Anies dan Prabowo hingga kini baik-baik saja.

"Kemarin Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, ngobrol hampir dua jam. Sama saya hari-hari. Jadi tidak ada masalah komunikasi. Selalu berhubungan, komunikasi terus," ujarnya.

Menurut Riza, pertemuan antara Prabowo dan Anies juga tidak berkaitan dengan polemik atau isu yang beredar soal pecah kongsi tersebut.

Bahkan, Ketua DPD Gerindra DKI ini juga menangkis maksud pertemuan dirinya dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang disinyalir sebagai agenda tindak lanjut beredarnya isu pecah kongsi Anies-Gerindra.

Riza menjelaskan, pertemuan tersebut hanya sekadar silaturahmi karena ia dan Dasco sudah lama tidak bertemu.

"Ya ketemu karena silaturahmi. Tidak ada hubungan (polemik) itu. Saya ini kebetulan sudah 10 bulan sejak jadi Wagub, saya sempat mampir ke DPR sekali karena teman-teman kangen. Kemudian, beliau ingin lihat kantor saya seperti apa. Ya sudah mampir ke sini dan tidak lama itu, mungkin hanya 15 menit," ungkapnya.

Menurut dia, hingga kini Partai Gerindra masih berkomitmen mengusung dan mengawal Anies Baswedan sampai habis masa jabatannya pada 2022.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra di Jakarta, Ali Lubis, menanggapi permintaan Anies ke pemerintah pusat itu dengan seruan agar Anies mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Kalau terkesan memang tidak sanggup, lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya sebagai gubernur," kata Ali, di Kompas TV, Selasa (26/1/2021).

Ali menuturkan, Anies selama ini tampil sebagai sosok heroik dalam penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

Namun ternyata Anies justru melimpahkan penanganan Covid-19 Jakarta kepada pemerintah pusat.

"Kok sekarang tiba-tiba mengeluh bahkan melemparkan wacana agar pemerintah pusat mengambil alih," kata Ali.

Hal ini yang kemudian memunculkan suara sumbang dari tubuh Gerinda. Karena selama ini, publik mengetahui bertahun-tahun kebersamaan Anies-Gerindra terlihat baik-baik saja.