Formappi: DPR Masih Pertahankan RUU Kontroversial di Prolegnas Prioritas 2021

Padahal, kata Lucius, beberapa fraksi di DPR telah menyatakan penolakan terhadap sejumlah RUU tersebut untuk masuk dalam Prolegnas prioritas 2021.

"Sejumlah fraksi besar sudah jelas-jelas menyatakan penolakan mereka (pada RUU kontroversial)," kata Lucius dalam keterangan tertulis, Jumat (15/1/2021).

Lucius mengatakan, fraksi besar di DPR seperti PDI Perjuangan dan Golkar menyampaikan keberatan terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol masuk dalam Prolegnas prioritas 2021.

Kemudian, Golkar dan Gerindra keberatan dengan masuknya RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

"Urgensi RUU-RUU tersebut juga nampak gamang sehingga semestinya tak perlu menjadi beban DPR dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2021 ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Lucius mengatakan, catatan dari fraksi-fraksi tersebut harus menjadi pembahasan utama dalam rapat paripurna, sehingga DPR dapat realistis dengan mengabaikan RUU kontroversial tersebut.

"Jika keberatan-keberatan ini didiskusikan pada paripurna, Formappi berharap pada akhirnya RUU Kontroversial batal masuk dalam daftar prioritas 2021," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi ( Baleg) DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

"Sekali lagi saya ingin bertanya apakah rancangan undang-undang prolegnas prioritas 2021 dan prolegnas perubahan 2020-2024 bisa kita setujui dengan catatan?," tanya Supratman saat memimpin rapat.

"Setuju," jawab seluruh anggota yang hadir.

Supratman menjelaskan, dari jumlah usulan RUU sebelumnya yakni sebanyak 36 RUU, Baleg dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan empat RUU dari Prolegnas prioritas 2021.

Keempat RUU itu adalah RUU tentang Jabatan Hakim yang diusulkan Komisi III, RUU tentang Bank Indonesia yang diusulkan Baleg ataupun DPR RI.

Kemudian, RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan oleh DPR dan RUU tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh DPR dan anggota.

Namun, ia mengatakan, terdapat satu tambahan RUU usulan pemerintah yang diusulkan masuk Prolegnas prioritas 2021 yakni RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sementara itu, dalam pandangan fraksi, masih terdapat sejumlah RUU yang dipermasalahkan terutama RUU BPIP. Selain itu, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Tokoh Agama, dan RUU Ibu Kota Negara.

Namun, pengambilan keputusan tetap dilanjutkan dengan sejumlah catatan dari fraksi.