Salin Artikel

Soal Sulitnya Ekonomi di Tengah Pembatasan, Ganjar Ingatkan Warganya untuk Ikhlas

Menurut dia, semua orang harus ikhlas karena akan mengalami hal tersebut. Sebab, pada saat seperti ini, hal yang harus dilakukan adalah mengambil skala prioritas.

"Mau jalan dua-duanya? Sulit. Yang bisa adalah, paling-paling jika kamu biasanya bekerja dapat untung Rp 100.000, mungkin jadi hanya Rp 20.000 dan kamu harus ikhlas. Harus ikhlas sekali lagi," kata Ganjar dalam talkshow di akun YouTube BNPB, Kamis (7/1/2021).

Ia berpendapat, tidak mungkin di tengah pembatasan ini perekonomian tidak terimbas.

Kendati demikian, menurut Ganjar, bukan berarti masyarakat berhenti mengusahakan perekonomiannya. 

"Maka edukasi kepada masyarakat adalah ayo tetap, mari kita dagang, umpama yang produknya riil, yuk kita dagangnya online," kata dia.

Sementara itu, Ganjar meminta maaf kepada sektor pariwisata yang akan mengalami dampak sulit dari adanya pengetatan.

Ia menegaskan bahwa sektor pariwisata akan kembali mengalami kerugian di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Itu kita omongkan, kita jangan tipu-tipu lagi. Sebab kalau kemudian, tenang ya, Anda masih akan oke. Tidak mungkin," kata Ganjar.

Sebaliknya, Ganjar menyampaikan kepada semua pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata akan adanya sejumlah pembatasan di tempat wisata, misalnya pembatasan kapasitas tempat wisata menjadi 30 persen.

Pengelolaan tempat wisata pun akan dipantau oleh Ganjar.

"Terpaksa akan saya pantau, kalau kemudian sekali saja anda melanggar, akan saya tutup. Itu kita bicaranya mesti seperti itu, sehingga dunia usaha akan bisa memahami situasi yang tidak mudah ini," ujar dia. 

Lebih jauh, ia percaya apabila penegasan-penegasan seperti ini dilakukan dalam waktu satu bulan diiringi dengan sikap penerimaan masyarakat, kasus Covid-19 akan berhasil ditekan.

"Nanti bisa dilihat di 14 hari ketiga, bisa dilihat hasilnya. Ini lho kalau disiplin. Mau tidak kita di rumah satu bulan saja?" kata Ganjar.

Pemerintah mengumumkan akan menjalankan pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah semakin tingginya penularan Covid-19.

Kebijakan pembatasan itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (6/1/2021).

Airlangga mengatakan, pembatasan kali ini menyasar kegiatan masyarakat secara terbatas.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Adapun pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini berlangsung selama 15 hari, yakni pada 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/18352411/soal-sulitnya-ekonomi-di-tengah-pembatasan-ganjar-ingatkan-warganya-untuk

Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke