Salin Artikel

CSIS Nilai Jokowi Perlu Pertimbangkan 2 Kriteria Ini saat Mencari Menteri Pengganti Edhy dan Juliari

Pertama, sosok tersebut mampu mengembalikan kepercayaan publik.

Sebab, saat ini kasus korupsi yang menjerat Edhy dan Juliari membuat kepercayaan publik kepada Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju merosot.

“Maka sebetulnya sosok yang dibutuhkan oleh presiden itu adalah orang-orang yang bisa meningkatkan kepercayaan publik lagi,” kata Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia Noory Okthariza saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Selain itu, Oktha mengatakan, presiden Jokowi juga membutuhkan orang yang bisa cepat belajar dan cepat tanggap dalam menghadapi berbagai situasi.

Sebab, menurut dia, pemerintahan saat ini sudah berjalan satu tahun dan tersisa empat tahun lagi.

Namun, secara efektif, menurutnya, pemerintahan itu hanya bisa dijalankan tiga tahun.

“Karena satu tahun terakhirnya itu kan pasti orang sudah sangat sibuk dengan pemilu tahun 2024,” kata Oktha.

“Jadi sosok yang harus di pilih Jokowi ya dua itu tadi, satu yang bisa meningkatkan kepercayaan atau mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah, kemudian yang ke dua, yang cakap secara teknis dan secara birokrasi,” tutur dia.

Lebih jauh ia tidak bisa memprediksi kapan reshuffle menteri akan dilakukan, sebab hanya presiden yang mempunyai hak untuk menentukan pembantu-pembantunya.

Kendati demikian, Oktha menilai Jokowi sedang menunggu momentum yang tepat setelah situasi pasca insiden penembakan laskar FPI kondusif.

Selain itu, menurut dia, presiden sedang menjaga etika politik untuk bisa berkomunikasi dengan partai-partai koalisi terkait persoalan reshuffle.

“Dan itu mungkin belum bisa dilakukan dalam konteks hari ini, karena perhatian pemerintah dan juga mungkin elite-elite politik yang ada di DPR banyak tersita untuk kasus-kasus yang sekarang sedang mengemuka,” ucap Oktha.

“Karena menurut saya kondisinya masih hangat dan kalau tiba-tiba pemerintah melakukan sebuah gebrakan dengan menunjuk menteri baru menurut saya situasi yang sekarang justru tidak selesai,” tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/15/13435251/csis-nilai-jokowi-perlu-pertimbangkan-2-kriteria-ini-saat-mencari-menteri

Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke