KPU: Distribusi APD untuk Pilkada Sudah di Atas 87 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, distribusi logistik alat pelindung diri (APD) untuk Pilkada 2020 sudah mencapai di atas 87 persen.

Ia berharap dalam sisa waktu dua hari ini semua logistik berkaitan dengan pelaksanaan pilkada dapat segera diselesaikan.

"Per kemarin sore saya lihat datanya itu rata-rata sudah di atas 87 persen," kata Arief dalam diskusi bertajuk Sosialisasi Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Serta Ajakan Menggunakan Hak Pilih, Senin (7/12/2020).

Selain distribusi logistik, Arief juga berharap kesehatan para petugas di TPS bisa segera mendapat kepastian dalam waktu cepat. Sehingga, petugas bisa segera diganti apabila terindikasi terinfeksi Covid-1.

"Saya sudah mengingatkan sebagaimana prosedur yang kita buat segera mereka lakukan tes lanjutan untuk melihat apakah benar ini reaktif atau tidak," ujar Arief.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan meminta kepada KPU untuk segera mendistribusikan logistik APD kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Maka kami juga menginstruksikan kepada jajaran pengawas kami untuk mengingatkan kepada KPU agar distribusi logistik APD ini juga," kata Abhan melalui telekonferensi, Jumat (4/12/2020).

Selain itu, Bawaslu juga menemukan belum meratanya pengadaan thermogun untuk mengukur suhu pemilih yang datang ke TPS.

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ada beberapa daerah yang belum memiliki thermogun untuk pelaksanaan pilkada.

Adapun hasil investigasi Ombudsman Ombudsman RI juga menunjukkan, sebanyak 22 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota belum mendistribusikan APD untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Investigasi dilakukan sejak 28 hingga 30 November.

"Ini bisa menjadi suatu reminder atau alarm bagi KPU, KPUD, dan juga Bawaslu baik pusat maupun daerah untuk kemudian mempercepat kinerjanya, mempertinggi kinerjanya agar dalam waktu yang tersisa, agar sampai secara tepat waktu," kata anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dalam konferensi pers, Rabu (2/12/2020).