4 Fraksi di DPR Tak Setuju RUU HIP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya akan menolak RUU HIP masuk Prolegnas prioritas 2021, jika isi materi RUU tersebut masih seperti yang lama.

"Ini penting sebelum kita menyepakatinya, kalau masih seperti yang lalu, Golkar belum sepakat dengan RUU HIP masuk Prolegnas 2021," kata Firman dalam rapat Panja Prolegnas RUU Prioritas 2021 secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Sementara itu, anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Ledia Hanifah mengingatkan, pernyataan pimpinan DPR yang berjanji akan menghentikan pembahasan RUU HIP pada 16 Juli 2020 yang lalu.

Oleh karenanya, ia menilai, tidak elok jika DPR kembali memasukkan RUU HIP dalam Prolegnas prioritas 2021.

"Pada 16 Juli 2020 ketua DPR dan wakil ketua DPR Bu Puan (Maharani) dan Pak Azis (Syamsuddin) bahwa pembahasan Tentang HIP dihentikan. Sehingga kalau sudah demikian, posisinya masa kita masih akan terus melanjutkan. Ini menjadi catatan kami," kata Ledia.

Senada dengan Ledia, anggota Baleg dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mengingatkan, agar RUU HIP tidak menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat.

"Munculnya RUU ini menimbulkan kegaduhan. karena itu kita tidak ingin munculnya RUU HIP ini akan menimbulkan kegaduhan baru," kata Zainuddin.

Sementara, anggota Baleg dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, RUU HIP sebelumnya pernah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta DPR dan pemerintah perlu meninjau ulang draf RUU HIP.

"Terkait RUU HIP, yang karena ini mengalami pro dan kontra di masyarakat dan kami baca di media drafnya berbeda, dan apa yang ada di DPR dan pemerintah mungkin perlu ditinjau ulang RUU HIP ini," kata Illiza.

Adapun RUU HIP masuk dalam usulan Prolegnas Prioritas 2021 yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Sementara itu, keputusan final Prolegnas Prioritas 2021 akan diputuskan pada Rabu (25/11/2020).

Berikut 38 RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas prioritas 2021 :

RUU usulan DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR

2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI

3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI

4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI

5. RUU tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI

6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI

7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI

8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI

10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI

11. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law), usukan Komisi XI/pemerintah

13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI

14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI

15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI

18 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

19. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg

20. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI

21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI

23. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI

24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI

25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI

26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI

RUU usulan pemerintah:

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

2. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

4. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

6. RUU tentang Ibu Kota Negara

7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

8. RUU tentang Hukum Acara Perdata

9. RUU tentang Wabah

10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law)

RUU usulan DPD RI:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan

2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)