Kuasa Hukum Keluarga Korban Singgung soal Keengganan Pemerintah Tuntaskan Kasus Semanggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II, Trioria Pretty, menyinggung soal tidak adanya kemauan pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Trioria menuturkan, salah satu masalah untuk menuntaskan kasus tersebut adalah kurangnya alat bukti. Hal itu terungkap dalam proses persidangan gugatan yang diajukan keluarga korban terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Akan tetapi, kata dia, Komnas HAM selaku penyelidik kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat melakukan penyitaan atau penggeledahan dalam rangka mengumpulkan bukti, tanpa disertai surat perintah dari Jaksa Agung.

"Komnas HAM tidak punya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kalau tidak ada surat perintah dari Jaksa Agung terlebih dahulu," ucap Trioria dalam konferensi daring, Rabu (4/11/2020).

Trioria mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dari Kejaksaan Agung, tidak ada surat yang memungkinkan Komnas HAM melakukan penyitaan dan penggeledahan tersebut.

Menurutnya, hal itu menunjukkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak terletak pada masalah teknis hukum, melainkan kemauan aparatnya.

"Percuma kalau misalnya ada hukum yang sudah mengatur a, b, c, semuanya sudah ada tetapi ternyata tidak dilakukan, kan percuma. Jadi masalahnya bukan teknis hukum tapi kemauan penegak hukumnya, mau tidak melakukan hal itu," ungkap dia.

Anggota tim kuasa hukum lainnya, Muhammad Isnur, berpandangan keengganan pemerintah menyelesaikan kasus Tragedi Semanggi I dan II juga terlihat dari keterangan Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang menjadi saksi saat sidang menyebutkan, pihaknya terakhir kali mengirim berkas kasus Semanggi I dan II ke Kejagung di tahun 2018.

Setelah itu, kata Isnur, tidak ada lagi informasi mengenai perkembangan penyidikan kasus yang diterima Komnas HAM.

"Itu sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah dengan cepat, tapi problem-nya adalah soal unwilling. Ini soal kehendak, kemauan yang tidak nampak dari pemerintah," kata Isnur.

Dari proses persidangan, Isnur menilai, hakim melihat ucapan Jaksa Agung mengenai Semanggi I dan II semakin menegaskan keengganan pemerintah tersebut.

Adapun Jaksa Agung mengatakan, peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran berat HAM. Pernyataan itu yang membuat keluarga korban mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

"Hakim melihat bahwa ucapan dari Jaksa Agung ini semakin menegaskan bagian dari unwilling-nya pemerintah, semacam tindakan yang menegaskan ketidakmauan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu yang ditangkap oleh kami di ruang sidang," tutur Isnur.

Diberitakan, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Majelis hakim menyatakan pernyataan Jaksa Agung bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR.

Adapun pihak keluarga korban yang melayangkan gugatan yaitu Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan, dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Bernardinus Realino Norma Irmawan merupakan mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa Semanggi I, 13 November 1998. Sedangkan Yap Yun Hap adalah mahasiswa UI yang meninggal saat peristiwa Semanggi II, 24 September 1999.