Salin Artikel

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ulin Ni’am Yusron sebagai komisaris independen di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Ulin selama ini dikenal sebagai salah pegiat media sosial yang juga sekaligus relawan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 lalu.

Penunjukan Ulin sebagai komisaris independen pada perusahaan pelat merah itu tertuang di dalam Surat Keputusan Nomor : SK-319/MBU/10/2020 tertanggal 8 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Nasional.

Dilansir dari Kompas.tv, sebelum menjabat sebagai komisaris independen, Ulin sempat berkarir sebagai wartawan di Kontan hingga 2008. Setelah itu, ia mendirikan situs Beritasatu.com hingga 2013.

Pada saat bersamaan, ia juga menggeluti dunia investigasi prifat dan konsultan sejumlah media daring. Pada 2019 lalu, ia ditunjuk sebagai salah satu tim media sosial kampanye Jokowi-Ma’ruf.

Selain Ulin, ada sederet relawan Jokowi-Ma’ruf dan politisi parpol pendukung pada pilpres lalu yang telah diangkat sebagai komisari BUMN pada periode kedua Jokowi. Berikut beberapa di antaranya:

Eko Sulistyo

Eko ditunjuk sebagai Komisaris PLN setelah nama Ulin diumumkan. Penunjukannya berdasarkan SK Nomor : SK-330/MBMU/10/2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 9 Oktober 2020.

Eko diketahui pernah menjabat sebagai Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan pada periode 2014-2019. Dia juga pernah menjadi tim sukses Jokowi sejak di Pilkada Solo.

Rizal Malarangeng

Adik dari mantan Juru Bicara Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Malarangeng itu, ditunjuk sebagai komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau Telkom.

Pada Pilpres 2019 lalu, politisi Golkar itu menjabat sebagai Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo).

Usai tampuk kepemimpinan Golkar dipegang Airlangga, pria asal Makassar itu ditunjuk sebagai wakil ketua umum partai berlambang beringin itu. Namun belakangan, ia mengundurkan diri dari Golkar karena posisinya yang merupakan komisaris BUMN.

Andi Gani Nena Wea

Putra almarhum mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea itu ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada Juni 2020. Sebelumnnya, ia merupakan salah seorang komisaris independen di perseroan ini.

Andi Gani selama ini dikenal sebagai aktivis buruh yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Saat Pilpres 2019 lalu, Andi Gani terjun dalam menggalang massa buruh pada sejumlah acara kampanye dan menjadi Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi.

Fadjroel Rachman

Pengangkatan Fadjroel sebagai komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Juni 2020.

Di perusahaan konstruksi pelat merah itu, selain Fadjroel, ada Viktor S Sirait, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), yang turut ditunjuk sebagai komisaris. Namun, Viktor telah menjabat posisi itu sejak 2015.

Fadjroel sendiri sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada kurun 2015-2019, sebelum akhirnya pindah ke Waskita.

Lukman Edy

Politisi senior PKB ini ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero) sejak Juni 2020.

Di PKB sendiri, Lukman pernah menjabat sebagai mantan Sekretaris Jenderal partai tersebut. Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota DPR untuk dua periode.

Adapun jabatan eksekutif yang pernah ia pegang yaitu sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2006-2009.

Wawan Iriawan

Penunjukan politisi Nasdem sebagai Komisaris Telkom ini dilakukan bersamaan dengan Rizal Malarangeng.

Di partai besutan Surya Paloh itu, nama Wawan bertengger dalam posisi sebagai Sekretaris Mahkamah Partai Nasdem untuk periode 2019-2024.

Arif budimanta

Sebelum ditunjuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Arif adalah pernah menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.

Ia adalah politikus PDI Perjuangan. Pada 2005-2010 ia menduduki posisi Ketua DPP partai berlambang banteng itu. Sementara pada 2009-2013, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Fraksi PDI-P di MPR.

Dwi Ria Latifa

Selain Arif, politisi PDI P yang ditunjuk sebagai komisaris pada bank pelat merah yaitu Dwi Ria Latifa, sebagai komisaris Bank BRI.

Pada 2014-2019, ia pernah menjabat sebagai anggota DPR. Dwi Ria awalnya ditunjuk sebagai anggota Komisi III. Ia pun tercatat sebagai salah satu anggota dewan yang mengusulkan RUU Pengampunan Pajak. Namun setelah itu, ia dipindahkan ke Komisi II DPR.

Pada 2019 lalu, ia kembali mencalonkan diri tetapi gagal. Perolehan suaranya kalah dari rekan separtainya dari Dapil Kepulauan Riau, Sturman Panjaitan.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) pada akhir tahun lalu.

Ahok diketahui merupakan rekan Jokowi saat masih memimpin DKI Jakarta. Ketika Jokowi memutuskan mencalonkan diri sebagai capres pada 2014 lalu, Ahok naik yang semula menjadi wakil gubernur naik menjadi gubernur.

Pada tahun lalu, Ahok diketahui juga bergabung ke PDI Perjuangan.

Zulnahar Usman

Pengangkatan Zulnahar dilakukan bersamaan pengangkatan Dwi Ria sebagai komisaris BRI.

Sebelumnya, Zulnahar diketahui merupakan Bendahara Umum Partai Hanura. Namun, ia mundur dari jabatan itu sebelum ditunjuk sebagai komisaris.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/13535101/selain-ulin-yusron-ini-10-relawan-dan-politisi-pendukung-jokowi-maruf-di

Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke