Soal Pembubaran BRG, Nazir Foead: Kami Percaya Presiden Akan Ambil Keputusan Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead angkat suara terkait wacana pembubaran lembaga yang telah ia pimpin sejak 2016 lalu.

BRG sebelumnya disebut oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sebagai satu dari 18 lembaga yang mungkin akan dihapus Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

"Kami percaya Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik, dan sementara ini kita diperintahkan terus bekerja," kata Nazir menjawab pertanyaan Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

Ia menambahkan, saat ini yang tengah menjadi fokus pekerjaan BRG sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yaitu melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi kegiatan restorasi ekosistem gambut Indonesia yang rusak.

Sejak tahun 2016-2020, total kegiatan restorasi gambut yang telah dilaksanakan BRG di luar area konsesi telah mencapai 778.181 hektare. Pencapaian itu setara dengan 89 persen dari total target restorasi seluas 892.241 hektare.

"Di area konsesi, perkebunan dan kehutanan, BRG melakukan mendukung Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Kementerian Pertanian dalam supervisi/bimbingan teknis dimana pelaksana upaya restorasi merupakan tanggung jawab pemegang konsesi," ujarnya.

Adapun dukungan BRG di wilayah konsesi dalam rangka pelaksanaan supervisi mencapai 442.656 hektare atau 79.66 persen dari target 555.659 hektare.

Nazir mengaku, hingga kini dirinya belum mengetahui bagaimana nantinya kelangsungan program restorasi gambut akan dilaksanakan, bila wacana pembubaran BRG direalisasikan.

Termasuk, bagaimana nasib para karyawan yang kini turut mendukung kegiatan operasional BRG.

"Kami belum menerima informasi secara langsung tentang pembubaran BRG dari Presiden. Arahan Presiden kepada BRG hingga hari ini terus bekerja, konsisten memantau dan menjaga kebasahan gambut, serta mendorong perbaikan tata kelola ekosistem gambut," tuturnya.