Selasa Siang Ini, DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan Perppu Pilkada Jadi UU

Berdasarkan agenda resmi, rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada pukul 13.30 WIB.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, salah satu agenda Rapat Paripurna hari ini adalah pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

"Ada (rapat paripurna hari ini), agendanya padat termasuk (pengesahan) Perppu Pilkada," kata Dasco saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020).

Untuk diketahui, Perppu tentang Pilkada sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan tingkat I antara Komisi II DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Persetujuan tingkat I ini dilakukan pada Selasa (30/6/2020) dan telah disetujui sembilan fraksi di DPR.

Adapun Rapat Paripurna DPR ini akan mengagendakan sejumlah pengambilan keputusan dan penyampaian laporan.

Berikut ini rincian agenda Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7/2020) :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.

2. Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 di Badan Anggaran.

3. Pembicaraan TK II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Wali Kota menjadi undang-undang.

4. Pembicaraan TK II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang terhadap Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Hukum Timbal Balik dalam Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

5. Pembicaraan TK II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

6. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Calon Anggota Badan Survei Bank Indonesia Periode 2020 - 2023, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.