Seluruh Pihak Diminta Mendukung Upaya Hadapi Covid-19

Pemerintah telah menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown untuk menghadapi penyakit yang telah menjadi pandemi global ini.

Namun, di lain pihak pemerintah menerapkan kebijakan social distancing sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan pasien positif akibat penyakit ini.

"Semua pihak harus taat kepada keputusan pimpinan tertinggi supaya masyarakat tidak menjadi bingung. Permintaan kami, pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelamatkan kehidupan seluruh warga bangsa," kata Ketua Forum Pemimpin Redaksi Indonesia Kemal Gani dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Ia menambahkan, kebijakan social distancing seharusnya juga diperkuat dengan peraturan pemerintah yang mengikat dan berkekuatan hukum.

Bahkan, jika dimungkinkan, para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk terus meminta masyarakat saling membantu, tidak saling menyalahkan dan melecehkan.

Lebih jauh, Kemal menilai, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberlakuan karantina untuk daerah tertentu yang telah memiliki penyebaran Covid-19 tinggi.

Namun demikian, pemberlakuan ini harus didasarkan pada data akurat.

"Untuk itu, pemerintah juga melengkapi aturan karantina dengan dukungan logistik dan dukungan lain yang cukup dan memberikan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu," kata dia.

Di lain pihak, ia meminta pemerintah segera melaksanakan rapid test secara masif dengan prosedur dan penjelasan yang mudah dan gamblang. Terutama di daerah yang memang telah terbukti ada penyebaran.

Pemerintah, menurut dia dia, juga perlu menjamin dan melindungai keselamatan semua tenaga dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dengan menyediakan alat pelindung diri yang memenuhi standar.

"Pemerintah juga terus mengawal percepatan penyelesaian sejumlah rumah sakit darurat, baik di pusat maupun di daerah dengan peralatan yang memenuhi standar, begitu pula dengan kelengkapan tenaga dokter dan perawat," ujarnya.

Di lain pihak, ia juga berharap agar pemerintah dapat menutup kedatangan wisatawan asing selama dua pekan ke depan sebagai upaya mengurangi jumlah kasus baru.

"Terakhir, meminta kepada semua wartawan dan media massa agar mengedepankan keselamatan publik dan persatuan nasional dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan," tutur Kemal.