Salin Artikel

Temui SBY, Airlangga Sebut Diutus Jokowi Minta Masukan soal Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan,
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga mengajak Partai Demokrat untuk memberikan masukan terkait pembahasan omnibus law.

"Sebagai Menko Perekonomian, Pak Airlangga menjelaskan ia diutus Presiden Jokowi dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada pak SBY," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2020).

"Seraya mengajak peran serta Partai Demokrat untuk memberikan masukan agar restrukturisasi perekonomian bisa berhasil dengan baik," tutur dia.

Dalam pertemuan di Kediaman SBY tersebut, Airlangga menjelaskan soal RUU Omnibus law yang menjadi inisiatif pemerintah kepada SBY dan para petinggi Partai Demokrat.

Seperti diketahui Presiden Jokowi telah mengirimkan surat presiden dan draf omnibus law RUU Cipta Kerja ke DPR pada Rabu (12/2/2020). Namun pembahasan bersama pemerintah belum juga dimulai akibat banyaknya kritik dari berbagai pihak terhadap RUU Cipta Kerja.

Menurut Hinca, SBY mengaku senang dengan ajakan itu. Presiden keenam RI itu bahkan menyampaikan salam kembali kepada Presiden Joko Widodo.

Sikap Partai Demokrat, kata Hinca, tidak pernah berubah sejak awal yaitu mendukung yang baik dan memperbaiki yang belum baik.

"Negara ini negara kita bersama. Kita bangun bersama, meskipun kami tidak berada dalam pemerintahan," ujar Hinca menirukan pernyataan SBY.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Opini, Nurul Arifin, mengkonfirmasi pertemuan kedua pemimpin partai.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin partai membahas beberapa hal, di antaranya penjelasan proses Omnibus Law dan Pilkada Serentak 2020.

“Golkar dan Demokrat juga menjajaki koalisi di beberapa daerah dalam Pilkada Serentak 2020,” kata Nurul dalam pernyataannya, Kamis (5/3/2020) malam.

Usai pertemuan, ujar Nurul, SBY menyampaikan bahwa Demokrat siap mendukung pemerintah.

“Kami selalu siap membantu penuh Presiden Jokowi untuk membangun negeri ini lebih baik,” kata SBY.

Ia pun menambahkan, Partai Golkar dan Demokrat tengah menyamakan frekuensi dalam kehidupan politik dan bernegara.

“Mari kita membangun kebersamaan untuk membangun negara kita,” ujar SBY.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/11454881/temui-sby-airlangga-sebut-diutus-jokowi-minta-masukan-soal-omnibus-law

Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke