Salin Artikel

TII: Mencopot Yasonna Jadi Ujian Komitmen Antikorupsi Jokowi

Adapun Harun merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait penetapan anggota DPR. 

Manajer Riset Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan, mencopot Yasonna merupakan ujian bagi Jokowi untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi.

"Komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu bisa ditunjukkan hari ini dengan cara lulus enggak ujian untuk mencopot Yasonna Laoly?" kata Wawan dalam konferensi pers di Kantor TII, Kamis (30/1/2020).

Menurut Wawan, Yasonna patut dicopot dari Menkumham setelah menyampaikan informasi yang tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku.

Wawan menilai, pencopotan Dirjen Imigraso Ronny Sompie oleh Yasonna dan pembentukan tim independen di Kemenkumham terkait polemik Haru Masiku tidaklah cukup.

Ia juga mendorong Presiden Jokowi membentuk tim independen mendalami dugaan perintangan penyidikan yang dilakukan Yasonna.

"Alangkah baiknya Jokowi yang membentuk tim independen sehingga tim independen itu memeriksa yang bersangkutan dengan menonaktifkan Yasonna Laoly atau mencopot Yasonna Laoly," ujar Wawan.

Dorongan serupa juga dilontarkan Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

Arif menilai, Jokowi mesti turun tangan mencopot Yasonna bila Yasonna tak kunjung mengundurkan diri dari Menkumhan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Itu pilihan pertama (Yasonna mundur), pilihan keduanya adalah, kalau itu kan kesadaran ya (Yasonna mundur) kalau ini yang kedua yang harus dilakukan, seperti dalam statement yang disampaikan, ini harus dilakukan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo," kata Arif.

Sebelumnya, Yasonna dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atas dugaan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku karena sempat memberi informasi yang tidak valid soal keberadaan Harun.

Yasonna juga dikritik ketika ia menghadiri konferensi pers pembentukan Tim Hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/18033541/tii-mencopot-yasonna-jadi-ujian-komitmen-antikorupsi-jokowi

Terkini Lainnya

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke