Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Selain itu, banjir juga disinyalir terjadi akibat tidak dilanjutkannya program normalisasi sungai yang melewati wilayah DKI Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu kegiatan normalisasi yang dilakukan yakni terhadap Sungai Ciliwung. Namun, dari 33 kilometer rencana normalisasi, baru 16 kilometer yang kini telah tertangani.

"Dari 16 kilometer itu kalau kita lihat, Insya Allah, aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki saat memberikan keterangan usai meninjau sejumlah lokasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu sore.

Normalisasi sendiri awalnya merupakan program pengendalian banjir yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Khusus Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perda itu mengamanatkan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase, salah satunya dilakukan dengan normalisasi aliran 13 sungai.

Aturan kegiatan normalisasi kemudian kembali ditegaskan di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Dalam aturan tersebut, normalisasi didefiniskan sebagai sebuah metode penyediaan alur sungai dengan kapasitas mencukupi untuk menyalurkan air, terutama air yang berlebih saat curah hujan tinggi.

Kegiatan ini dilakukan karena kapasitas sungai yang mengecil akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai, dinding yang rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan penyalahgunaan untuk permukiman.

Pemerintah pusat pun sejak 2014 ikut andil membantu Pemprov DKI dalam upaya pengendalian banjir.

Salah satunya yakni dengan cara pengerukan untuk memperlebar dan memperdalam sungai, pemasangan sheetpile atau batu kali (dinding turap) untuk pengerasan dinding sungai, pembangunan sodetan, hingga pembangunan tanggul.

Akan tetapi, sejak 2017 program kerja sama ini terhent lantaran tak lagi dibebaskannya lahan di sepanjang daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu disebabkan bergantinya program normalisasi menjadi naturalisasi sungai yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Menurut Presiden Joko Widodo, sedianya ada empat sungai yang tengah menjalani program normalisasi. Selain Sungai Ciliwung, tiga sungai lainnya yaitu Sungai Krukut, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan," kata Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/1/2020).

Tak pernah datang

Ketika banjir melanda sejumlah wilayah DKI Jakarta sekitar Maret-April 2019 lalu, Basuki Hadimuljono dan Anies Baswedan sempat berdebat mengenai persoalan pengendalian banjir di ibu kota.

Awalnya, Anies mengklaim telah berdiskusi dengan Basuki soal program naturalisasi sungai yang digagasnya. Namun, ia tak merinci apa saja hal-hal yang dibahas dalam setiap pertemuannya.

"Pokoknya dengan Pak Basuki tim sudah ngobrol. Sudah diskusi cuma sering dipercik-percikan di publik. Sudahlah jangan (dibesar-besarkan)," ujar Anies di Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2019.

"Makanya saya enggak mau komentar karena sudah dikerjain bareng-bareng. Ya biar enggak ada yang lecet-lecet," kata dia.

Belakangan, Basuki mengaku, memang telah beberapa kali bertemu Anies dan memintanya untuk datang ke Kantor Kementerian PUPR untuk menjelaskan konsep naturalisasi yang digagasnya.

Namun, dua undangan yang dilayangkan Basuki ke Anies tak ditanggapi secara serius.

Anies justru hanya mengirim staf yang justru tidak mengerti konsep naturalisasi tersebut. Pembahasan pun tak mengalami kemajuan berarti.

"Saya sudah bilang Pak Gubernur, 'Pak Gub, saya sudah dua kali mengundang yang dateng staf Bapak yang enggak mengerti tentang naturalisasi. Nah konsep naturalisasi sungai itu opo?' (Dia jawab) 'oh iya nanti saya kirim orang'. (Ternyata) enggak juga. Jadi kami menunggu sebenarnya," ucap Basuki.

Hal itu juga dibenarkan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi. Menurut dia, pemerintah pusat siap membantu Pemprov DKI Jakarta dalam upaya menanggulangi banjir yang kerap terjadi.

Namun, pemerintah pusat perlu mendengarkan penjelasan Pemprov DKI Jakarta terlebih dahulu mengenai naturalisasi yang dimaksud. Tujuannya, agar tidak terjadi benturan di dalam wewenang dan pelaksanaannya.

Namun, menurut Hari, informasi itu masih belum konkret. Karena itu, kementerian bersedia membantu pelaksanaan naturalisasi sungai jika sudah jelas bagaimana maksudnya dan pengerjaan secara teknis di lapangan.

"Naturalisasi monggo, kami dukung dan harus kolaborasi. Saya hanya baca di medsos, air jangan dibuang ke laut, tapi dimasukkan ke tanah. Nah, kalau musim banjir susah juga. Saya sendiri belum jelas," ucap Hari.

Janji ada hasil Desember 2019

Pada akhirnya, baik Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menjalankan program masing-masing.

Kementerian PUPR tetap menjalankan program normalisasi yakni salah satunya dengan menyelesaikan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Saat ini proses pembebasan lahannya telah mencapai 95 persen dengan progres konstruksi telah mencapai 45 persen.

"Kami targetkan akhir tahun ini selesai. Mudah-mudahan dengan beberapa program itu bisa mengurangi atau menambah kesiap-siagaan kita menghadapi musim hujan berikutnya, yang mungkin akan lebih besar dari yang kita rasakan hari-hari ini menurut ramalan BMKG," kata Basuki di Lapangan Silang Monas, Rabu (1/1/2020).

Artinya, program normalisasi juga dijalankan di 13 DAS yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Di lain pihak, Anies Baswedan mengklaim, program naturalisasi sungai telah dijalankan Pemprov DKI. Bahkan, ia meminta, masyarakat untuk melihat hasil program kerjanya itu pada akhir tahun 2019.

"Naturalisasi kita jalankan. Bahkan 2019, nanti kita sudah lihat jadi hasilnya (naturalisasi) akhir tahun ini insya Allah sudah selesai," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Mei 2019 lalu.

Adapun naturalisasi yang dimaksud Anies, dilakukan dengan menghidupkan ekosistem sungai. Selain itu, airnya akan dijernihkan sehingga bisa menjadi habitat hewan.

"Kalau makhluk-makhluk bisa hidup di sana artinya polusi juga rendah. Dan itu yang akan kita lakukan," ujarnya.

Sumber:

Dokumentasi pemberitaan Kompas.com (Dian Erika Nugraheny, Nibras Nada Nailufar, Erwin Hutapea)