Dengan Kebijakan Berbasis Riset, Mensos Ingin Putus Rantai Kemiskinan

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan pemerintah terus berupaya untuk tidak hanya mengeluarkan kebijakan dan program perlindungan sosial serta jaminan sosial saja bagi rakyat yang memerlukan.

Namun, juga mengarahkan kepada upaya pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk itu, Ari, sapaan akrab Juliari, mengatakan perlindungan sosial perlu dikuatkan dan tidak hanya terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

"Jadi pemerintah tidak hanya sekedar menyusun program kerja atau program sosial, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemiskinan itu tidak ditransfer ke generasi berikutnya,” kata Ari seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2019).

Itu berarti, lanjutnya, kalau orangtuanya miskin, anak atau keturunannya tidak boleh miskin.

Mensos sendiri mengatakan itu saat memberikan arahan sekaligus membuka Workshop Internasional Bidang Riset dan Kebijakan di Jakarta, Selasa malam (11/12/2019).

Ari juga menjelaskan kebijakan dan penetapan program kesejahteraan sosial (kesos) memerlukan strategi yang tepat, cepat dan komprehensif.

Menurutnya, kebijakan dan program kesos harus direncanakan dan dimplementasikan untuk menjamin keadilan.

Termasuk, lanjutnya, ketersediaan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan program kesos.

"Untuk ini semua, diperlukan adanya kebijakan perencanaan strategis yang memuat arah, strategi, sasaran dan tujuan serta indikator capaian penyelenggaraan kesejateraan sosial yang terukur,” tuturnya.

Kebijakan harus berdasarkan riset

Untuk itu, Ari mengatakan, riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program di bidang kesos. Pembuatannya harus berdasarkan riset atau penelitian.

Hal itu dilakukan agar dapat diimplementasikan dengan efektif serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial di Indonesia.

Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memiliki Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos).

Fasilitas ini pun telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesos yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.

Beberapa hasilnya, seperti Progam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hingga Rencana Strategis Kementerian Sosial, dan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) peneliti.

"BP3S melalui Puslitbang Kesos akan bekerja sama dibidang riset dan pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM dengan Universitas South Australia," katanya.

Rencana kerja sama tersebut akan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (MoU) yang saat ini sedang dibahas kedua pihak.

Penyelenggaraan workshop ini pun, lanjutnya, merupakan bagian dari rencana kerja sama tersebut.

Workshop untuk pembuatan kebijakan berbasis riset

Adapun, Workshop Internasional tentang Riset dan Kebijakan tersebut bertema ‘Towards Qualified Social Welfare Policy Based on Research’.

Kegiatan yang berlangsung dari 11 sampai 14 Desember 2019 memiliki beberapa tujuan. Pertama mendorong terlaksananya pembuatan kebijakan berbasis riset.

Kedua membangun kolaborasi penyelenggaraan penelitian dengan perguruan tinggi dan lembaga riset terkait kesos. Ketiga mendorong pengembangan riset dan kajian kebijakan berbasis data. 

Termasuk, mendorong sinergitas serta mengoptimalkan peran peneliti dan analis kebijakan untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, sekaligus mengadvokasikan perbaikan kebijakan berbasis data.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Eva Rahmi Kasim menyebut narasumber acara ini berasal dari berbagai latar belakang kepakaran dan instansi.

Mereka, di antaranya Kepala Lembaga Andministrasi Negara, Adi Suryanto, Direktur Pokja Kebijakan TNP2K, Deputi LIPI bidang Kajian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

"Kami mengundang 300 peserta terdiri dari perwakilan Dinas Sosial Provinsi, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial,” beber Eva.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengundang balai-balai di lingkungan Kemensos, Asosiasi profesi pekerja sosial, Asosiasi Profesi Peneliti, penyuluh sosial, Asosiasi Profesi Analis Kebijakan, serta perwakilan kementerian atau lembaga.