Annas Maamun Dapat Grasi dari Jokowi, Ini Perkara yang Menjeratnya...

"Grasi yang diberikan presiden berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara 7 (tujuh) tahun menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto, Selasa (26/11/2019).

Perjalanan kasus Annas di KPK terbilang panjang. Kasus ini pertama kali terungkap lewat operasi tangkap tangan pada 25 September 2014.

Ketika itu, KPK menangkap Annas Maamun bersama seorang pengusaha kelapa sawit Gulat Medali Emas Manurung di kawasan Cibubur dengan barang bukti uang 156.000 dollar Singapura dan Rp 500 juta.

Annas dan Gulat ditetapkan sebagai tersangka setelah OTT tersebut. Annas disangka menerima suap dari Gulat terkait perubahan alih fungsi hutan di Provinsu Riau.

Nama Zulkifli Hasan

Kasus ini sempat menyeret nama Zulkifli Hasan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Zulkifli disebut pernah bertemu Annas untuk membahas terkait permohonan revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau yang diajukan Annas sebelumnya. 

Dalam pertemuan selama tujuh menit itu, kata Annas, Zulkifli mengatakan bahwa Zulkifli akan mempelajari surat permohonan itu.

"Permohonan sudah masuk. Ya, nanti saya pelajari," ujar Annas, menirukan ucapan Zulkifli.

Terkait kasus ini, KPK memeriksa Zulkifli sebagai saksi pada 2014. 

Singkat cerita, Annas didakwa dengan dakwaan kumulatif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung untuk tiga kepentingan berbeda.

Pertama, menerima suap 166,100 dollar AS dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut terkait kepentingan memasukan areal kebun sawit dengan total luas 2.522 hektar di 3 Kabupaten dengan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Kedua, menerima suap Rp 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung terkait dengan pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison Marudut di lingkungan Provinsi Riau.

Ketiga, menerima suap Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar (dalam bentuk mata uang dollar Singapura) dari Surya Damadi melalui Suheri Terta untuk kepentingan memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT Darmex Agro yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit, dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau.

Ia divonis enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara.

Pada 2018, Annas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kasasi ditolak dan MA memperberat hukuman Annas menjadi tujuh tahun penjara.

Adapun kasus tersebut masih terus berjalan karena KPK telah menetapkan tiga tersangka baru.

Ketiganya yaitu PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta, serta Pemilik PT Duta Palma dan PT Darmex Group Surya Damadi.

Kasus baru 

KPK juga kembali menetapkan Annas sebagai tersangka pada Januari 2015.

Kali ini, Annas diduga terlibat suap dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2014 dan RAPBD Tambahan (RAPBDTA) Tahun 2015 di Provinsi Riau.

Saat itu, KPK juga menetapkan seorang tersangka lagi yaitu eks anggota DPRD Riau Ahmad Kirjauhari.

Dalam dakwaannya, Ahmad disebut menerima uang Rp 1 miliar dari Annas terkait pembahasan RAPBD tersebut.

Kendati Ahmad telah divonis bersalah, berdasarkan penelusuran Kompas.com, Annas belum menjalani persidangan untuk kasus suap terkait RAPBD tersebut.

Ketika berita ini ditulis, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum merespons pertanyaan yang diajukan Kompas.com terkait kelanjutan kasus tersebut.

Sebelumnya, Febri mengatakan, KPK kaget Annas mendapatkan grasi karena ia terlibat dalam sejumlah perkara yang ditangani KPK. 

Terkait grasi yang diberikan Presiden Jokowi, Annas yang mestinya bebas pada 3 Oktober 2021 akan bebas lebih cepat setahun yakni pada 3 Oktober 2020.