Soal Kursi Menteri, Nasdem: Kenapa Gerindra? Ini Ada 10 Parpol Pengusung Presiden

"Kami mendukung keputusan presiden tetapi kami mengingatkan keadaban politik," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Johnny mengatakan, keadaban politik itu harus dijaga dalam demokrasi yang sehat. Menurut dia, harus ada perbedaan antara partai pemenang pemilu dan partai yan kalah. 

"Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi pilpres maupun pileg, jangan dibuat kabur siapa yang menang, siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan harus juga siapa yang kalah harus ksatria," ujar dia. 

Johnny pun mempertanyakan mengapa hanya Gerindra yang kerap diisukan akan mendapatkan kursi menteri di kabinet kerja. 

"Kenapa Gerindra saja? Ini ada 10 partai politik pengusung presiden, ada sembilan partai politik di parlemen, kenapa hanya satu?" kata dia.

Kendati demikian, Johnny mengatakan, apabila presiden memiliki pertimbangan politik untuk memberikan jatah kursi menteri kepada Partai Gerindra, Nasdem akan mendukung.

Akan tetapi, jika presiden memutuskan tidak memberikan jatah kursi ke Gerindra, Nasdem akan sangat mendukung.

"Tetapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik (Gerindra dapat kursi menteri), itu keputusan presiden kami dukung. Namun, apabila presiden tidak memilih karena pertimbangan politik, kami juga sangat mendukung keputusan itu," kata dia. 

Partai Gerindra diisukan akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo.

Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).