Salin Artikel

Pengelolaan Keuangan Baik, BPK Apresiasi DPR RI

KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi DPR RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut.

Adapun keberhasilan ini diraih karena keberhasilan DPR RI menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara baik.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan secara langsung penghargaan kepada DPR RI dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan tema “Optimalisasi Laporan Keuangan di Era Digital untuk Indonesia Maju”.

Wakil Ketua DPR Koordinator Hubungan Antar Lembaga, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Utut Adianto secara khusus menerima penghargaan tersebut.

Dia mengatakan DPR RI terus berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel.

"Kami bersyukur, DPR RI di tengah kritik dan berbagai pendapat yang sering kali menyudutkan ternyata laporan keuangannya telah lima tahun berturut-turut memperoleh penilaian WTP dari BPK,” kata Utut melalui rilis tertulis, Kamis (12/9/2019).

Terus sempurnakan

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Islandar mengatakan meski WTP telah diraih, tetapi penyempurnaan mekanisme pelaporan terus dilakukan.

Hal iti dimaksudkan agar nantinya kementerian atau lembaga bisa mulai beradaptasi dengan mekanisme digital dalam pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN).

“Sebenarnya hingga tahun ini, kami sudah 11 kali mendapat opini WTP. Itu adalah target pencapaian tertinggi dalam mekanisme audit BPK. Namun, WTP bukan target akhir, kami terus memperbaiki mekanisme dalam pelaporan,” ungkap Indra.

Senada dengan pernyataan Sekjen DPR RI, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” ujarnya.

Dengan adanya penghargaan tersebut, seluruh pihak mengharapkan terbangunnya komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang sehat.

Terlebih, keuangan negara punya peran dan kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, hingga mendorong pemerataan yang semakin kuat.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/07035101/pengelolaan-keuangan-baik-bpk-apresiasi-dpr-ri

Terkini Lainnya

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

RS Polri Buka Posko untuk Identifikasi Jenazah Korban Pesawat Jatuh di BSD

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke