Blak-blakan, Charta Politika Buka Cara Kerja "Quick Count"-nya

Menurut dia, proses hitung cepat lebih sederhana dibandingkan proses survei.

"Kenapa (lebih sederhana)? Karena sebetulnya ketika bicara data yang masuk itu hanya rekap C1 plano yang dilampirkan dan kemudian dimasukkan dalam sebuah sistem lewat aplikasi, ditabulasi, kemudian menjadi sebuah angka di level nasional," kata Yunarto kepada Kompas.com, Senin (29/4/2019).

Dalam hitung cepat Pemilu 2019, Charta Politika mengambil sampel 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) secara acak dari total populasi TPS di seluruh Indonesia secara proporsional.

Penarikan sampel menggunakan stratified cluster random sampling.

"Skema kerjanya sederhana. Pertama, randomisasi terhadap TPS dengan jumlah TPS yang ditentukan di awal, misalkan kalau dengan 2000 mewakili 813.000-an (TPS), dengan angka itu saja bisa mendapatkan tingkat kepercayaan 99 persen dan margin of error 1 persen," kata dia.

Margin of error pada dasarnya merupakan rentang kesalahan yang mungkin terjadi. Artinya, nilai yang didapat bisa bertambah atau berkurang 1 persen.

"Kalau C1 plano kan sifatnya absolut, sehingga kemudian selama sampling dilakukan dengan cara benar, harusnya peluang terjadi kesalahan sangat kecil masih dalam konteks margin of error," ujar dia.

"Kalau survei kemungkinan error-nya masih lebih banyak ketika kita mencoba membaca persepsi orang. Ketika surveinya dilakukan berbeda hari pun atau waktu pun, kan sudah berbeda hasilnya," kata Yunarto.

Pengambilan sampel TPS

Menurut Yunarto, meski sampel yang diambil 2.000 TPS, pihaknya sudah bisa mendapatkan gambaran representasi yang cukup di tingkat nasional.

Sebab, pemilih di setiap TPS tentunya memiliki karakter yang beragam.

"Satu TPS itu mewakili banyak pemilih. Katakanlah di satu TPS itu sudah mewakili 200 pemilih misalnya, 200 itu asumsinya hanya 70 persen pemilih yang memilih. Kalau kita menggunakan data KPU terakhir kan 80 persen. Berarti ada sekitar 240 pemilih di tiap TPS. 240 kita kali 2.000 artinya itu merepresentasikan 480.000 pemilih. Jadi itu sudah cukup untuk mendapatkan (gambaran) di level nasional ya," kata dia.

Charta Politika menyebarkan 2.000 relawan di 2.000 TPS tersebut. Setiap relawan memonitor pemungutan suara sejak dibukanya TPS sampai penghitungan suara.

Hasil penghitungan di TPS nantinya dikirim ke sistem server Charta Politika lewat aplikasi.

"Itu mengirimkan data yang mereka sudah dapatkan, melalui apa yang mereka ketik berdasarkan apa yang mereka lihat di C1 plano. Kedua, mereka harus melampirkan juga C1 planonya sehingga kemudian kami melakukan verifikasi," kata dia.

"Kami juga ada koordinator masing-masing provinsi untuk melakukan training, melakukan fungsi controlling, melakukan quality control juga setelah proses dilakukan," jelas Yunarto.

Untuk menerima data, Charta Politika mempersiapkan sistem aplikasi serta formula rumus untuk menyaring data yang masuk.

"Untuk mem-back up misalnya apabila ada proses keterlambatan data, kan bisa ditelepon atau bisa melakukan sms. Jadi prosesnya berlapis ya," kata dia.

Setelah data masuk, diverifikasi secara berlapis, kemudian ditabulasi dan ditayangkan secara berkala. Salah satunya melalui media-media televisi.

"Paling penting kan kita berani melakukan proses tayang data secara realtime dengan bekerja sama dengan media, yang membuat prosesnya justru semakin transparan bisa dilihat publik pada saat data masuk dari jam 15.00 WIB. Sampai data 100 persen sekarang, kita juga melaporkan," ujar Yunarto.

Tak hanya melalui media massa, perkembangan data hasil hitung cepat juga dipublikasikan Charta Politika melalui situs resminya. Hal ini sebagai bentuk transparansi kerja Charta Politika.

"Kami siap dibuka kapan pun kok, karena sebetulnya aplikasinya ada, bisa dilihat. Kalau kemudian upload data terkait dengan laporan quick count pasti di-upload di website, sama seperti survei. Jadi sebetulnya itu hal yang biasa," kata Yunarto.

Posisi hitung cepat di negara demokrasi

Pelaksanaan hitung cepat oleh berbagai lembaga survei pada dasarnya diterapkan di negara-negara demokrasi.

Yunarto memandang, hanya negara totaliter atau otoriter saja yang tidak sepakat dengan proses hitung cepat.

Bagi Yunarto, hitung cepat menjadi alat ilmiah untuk mengawasi proses penghitungan suara secara rill (real count).

"Quick count itu sebenarnya adalah membantu proses pengawasan hasil real count, yang lama, yang rentan terhadap kecurangan. Itulah mengapa baiknya quick count ditayangkan langsung sehingga publik bisa ikut mengawasi. Itulah mengapa quick count baiknya dilakukan tidak hanya oleh satu lembaga saja sehingga check and balances bisa terjadi, orang bisa membandingkan," kata dia.

Meski demikian, Yunarto memahami bahwa belum semua masyarakat Indonesia berpikir secara rasional dalam berpolitik.

Ada pekerjaan rumah yang perlu dilakukan lembaga survei, akademisi dan media massa. Pekerjaan itu adalah menggencarkan sosialisasi.

Yunarto menjanjikan, pihaknya bersama lembaga survei lain yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia menggencarkan sosialisasi soal survei dan hitung cepat.

"Saya pikir juga kurangnya sosialisasi dari teman media juga terhadap bagaimana membaca survei yang benar, cara membaca quick count yang benar. Termasuk jangan-jangan sebagian teman wartawan belum tentu mengerti membaca survei dan quick count dengan benar gitu ya. Dan ini kesalahan kami juga, nanti bisa jadi dikoordinasikan bersama," kata dia.

Yunarto berharap ada kerja sama lebih lanjut lembaga-lembaga survei dengan para awak media melalui pelatihan soal survei dan hitung cepat secara baik.

Sehingga, ini juga untuk mendongkrak pendidikan politik kepada masyarakat luas.

Khususnya kepada mereka yang meragukan kinerja lembaga survei, hasil hitung cepat dan tidak bisa membedakan antara survei dan hitung cepat.

"Itu yang menurut saya harus digalakkan ketika bicara proses lima tahun ke depan, pemilihan-pemilihan yang tidak meributkan lagi hasil quick count tapi malah melihat quick count sebagai alat pegangan untuk menjaga proses real count yang waktunya berjalan lama. Sehingga publik tidak makin alergi dengan ilmu politik modern, dengan riset politik modern," ujar Yunarto.