KPK Tak Tutup Kemungkinan Romahurmuziy Diperiksa di RS Polri

Romahurmuziy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

KPK membantarkan penahanan Romahurmuziy di RS Polri karena ia sakit dan membutuhkan perawatan intensif.

"Kalau ada kebutuhan dari penyidik untuk memeriksa tersangka, bisa saja dilakukan pemeriksaan di rumah sakit atau di tempat lain, misalnya. Kalau sudah kembali ke rutan, ya, bisa dipanggil untuk hadir di sini (Gedung KPK). Secara teknis dan hukum acara itu memungkinkan," kata Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/4/2019) malam.

Menurut Febri, politisi yang akrab disapa Romy itu masih dibantarkan di RS Polri dan dijaga oleh tim KPK.

"KPK menugaskan pengawalan tahanan di sana untuk melihat kondisi yang ada dan juga hasil pemeriksaan dokter nanti yang akan menentukan apakah RMY (Romahurmuziy) ini masih perlu rawat inap atau tidak," papar dia.

Menurut dia, apabila Romy dinyatakan tidak perlu rawat inap berdasarkan rekomendasi dan pemeriksaan dokter di RS Polri, Romy akan dibawa kembali ke Rutan KPK.

Febri menjelaskan, kondisi Romy sudah membaik. KPK berharap dalam waktu yang tak lama, status pembantaran Romy bisa dicabut sehingga bisa dibawa kembali ke KPK.

Dalam kasus ini, Romy diduga menerima uang dengan total Rp 300 juta dari dua pejabat Kemenag di Jawa Timur.

Mereka adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Uang itu diduga sebagai komitmen kepada Romy untuk membantu keduanya agar lolos dalam seleksi jabatan di wilayah Kemenag Jawa Timur.

Romy dianggap bisa memuluskan mereka ikut seleksi karena ia dinilai mampu bekerja sama dengan pihak tertentu di Kemenag.

Pada waktu itu, Haris melamar posisi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Sementara itu, Muafaq melamar posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.