Kritik Prabowo soal Indonesia Timur dan Respons Kubu Jokowi

Saat berkampanye di Merauke, Papua, Senin (25/3/2019), Prabowo menyebut wilayah timur Indonesia sebagai salah satu wilayah yang pembangunan kesejahteraan masyarakatnya kerap terlupakan oleh pemerintah pusat.

Ia menegaskan, dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno berkomitmen untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Oleh sebab itu, pihaknya memilih tagline "Bergerak dari Timur untuk Menyelamatkan Indonesia" dalam mengawali rangkaian kampanye rapat umum.

Pernyataan ini didukung oleh anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), Fadli Zon.

Fadli mengatakan, pembangunan Indonesia timur di bawah Presiden Joko Widodo masih jauh dari harapan. Wilayah tersebut dinilai masih terbelakang, baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Namun, Fadli tidak menyebutkan indikator yang membuatnya menyimpulkan hal itu.

"Coba kita lihat saja yang sesungguhnya apa sih yang terjadi. Di Indonesia timur saya lihat masih banyak yang jauh dari harapan, masih terbelakang, baik itu dari infrastruktur maupun SDM," ujar Fadli di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

"Pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan manusianya, masih terbelakang," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa Prabowo berniat membangun Indonesia bagian timur secara keseluruhan, bukan hanya pembangunan fisik.

Menurut Fadli, ini yang dimaksud dengan pernyataan Prabowo ketika berkampanye di Papua.

"Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu jelas bahwa mau membangun Indonesia timur itu bukan hanya fisiknya tetapi juga manusianya," kata Fadli.

Kurang data

Pernyataan Prabowo itu kemudian mendapat kritik dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Arsul Sani.

Ia tak sependapat dengan kritik yang disampaikan Prabowo.

"Saya kira Pak Prabowo kurang data kalau mengatakan demikian. Karena kalau kita lihat, Papua, misalnya, kita lihat sesuatu yang pada masa-masa pemerintahan sebelumnya tidak ada kan sekarang ada. Yang landmark jelas adalah Jalan Trans-Papua itu," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Menurut Arsul, upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo menggencarkan pembangunan infrastruktur di Papua telah membuat perbedaan yang dirasakan masyarakat.

Ia membandingkan harga semen di Papua yang turun setelah dibangunnya Jalan Trans-Papua.

"Ketika harga semen dulu mencapai Rp 800.000 sampai Rp 900.000 satu zak, sekarang turun jadi Rp 300.000 sampai Rp 400.000. Itu kan sudah berarti banyak," kata Arsul.

Kemudian Arsul mencontohkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum Presiden Jokowi menginstruksikan satu harga seperti di Pulau Jawa.

Arsul mengatakan, sebelum ada instruksi presiden, harga BBM bisa mencapai Rp 60.000 hingga Rp 80.000 per liter.

Kendati demikian, Arsul mengakui pembangunan infrastruktur belum berpengaruh banyak pada kesejahteraan masyarakat.

Sebab, efek pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan tidak bisa dilihat dalam waktu jangka pendek.

"Tapi persoalannya kan kemudian yang sering dikritik adalah bahwa efek dari pembangunan kepada kesejahteraan itu belum tampak," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Nah, menurut saya memang enggak bisa begitu selesai dibangun kemudian nampak (peningkatan kesejahteraan), itu kesejahteraan. Itu pasti perlu ada waktu proses," ucapnya.

Untuk pemerintahan sebelumnya

Secara terpisah, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, menilai kritik Prabowo tersebut ditujukan terhadap pemerintah di era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia berpandangan dalam era kepemimpinan dua presiden itu, pemerintah telah mengabaikan pembangunan di kawasan Indonesia timur dan Papua.

"Sangat mungkin pidato Prabowo sedang menggugat masa kepemimpinan 32 tahun Pak Harto dan 10 tahun Pak SBY yang mengabaikan pembangunan di kawasan Indonesia timur dan Papua," ujar Masinton saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).

Menurut Masinton, hanya penerintahan Presiden Joko Widodo yang telah melakukan pembangunan secara nyata di Papua dan wilayah timur Indonesia.

Presiden Jokowi, kata Masinton, bisa datang ke Papua berulang kali untuk memastikan pembangunan jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Dan BBM satu harga. Saya belum pernah lihat kepedulian dan kerja pemimpin lainnya seperti Pak Jokowi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Masinton mengatakan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pemerintah telah mewujudkan komitmen nyata dengan membangun infrastruktur dari wilayah ujung barat, tengah, hingga wilayah timur Indonesia.

Konektivitas antarwilayah Indonesia menjadi prioritas pemerintah dalam konteks Indonesia sentris.

Pembangunan infrastruktur, kata Masinton, dilakukan untuk mengoneksikan dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha.

Selain itu, pembangunan juga bertujuan untuk memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa.

"Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," ucap Masinton.

Ia memaparkan, sepanjang 2015-2019 pembangunan Jalan Trans-Papua menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan infrastruktur luar Jawa.

Hingga akhir 2019, total panjang jaringan Jalan Trans-Papua 4.330 km ditargetkan sudah tersambung seluruhnya.

"Jadi pernyataan Prabowo tentang Indonesia timur tidak memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya oleh pemerintah pusat. Itu pernyataan mangkrak karena tidak membuka mata atas capaian kinerja empat tahun pemerintah," ujar Masinton.

"Tidak cukup meneropong luasnya Indonesia hanya dari Hambalang karena Hambalang adalah simbol kemangkrakan. Di sana ada proyek mangkrak karena dikorupsi," katanya.