Salin Artikel

Habis Debat, Terbitlah Laporan

PEMILU kali ini adalah pemilu dengan laporan yang paling banyak dilayangkan. Ada lebih dari 50 laporan, di antaranya yang menyita perhatian adalah laporan pasca-debat.

Hingga saat ini ada 4 laporan terkait debat. Tiga di antaranya dilayangkan kepada Capres 01 Joko Widodo, dan satu lainnya kepada Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi, Djoko Santoso.

Laporan kepada Jokowi dilayangkan karena Jokowi dianggap melakukan "serangan pribadi" dan kebohongan dalam debat. Sementara Djoko Santoso dilaporkan karena mengatakan Jokowi Curang saat melakukan debat.

Awal mula kericuhan

Semua bermula saat Jokowi melempar pernyataan soal lahan milik Prabowo dalam debat capres, Minggu (17/2) lalu. Jokowi menyelipkan catatan soal lahan saat menanggapi pernyataan Prabowo terkait masalah reforma agraria.

Menurut Prabowo, Jokowi tidak melaksanakan maksimal soal reforma agraria. Dampaknya, lanjut Prabowo, generasi mendatang akan sulit memiliki lahan. Prabowo menyebut dengan istilah anak cucu kelak.

Jokowi menanggapi, ia hanya menerbitkan sertifikat kepada masyarakat kecil. Ia tidak memberikan sertifikat kepemilikan lahan kepada pemilik lahan besar.

Ia lantas menyambung dengan mengungkapkan bahwa Prabowo memiliki lahan yang sangat luas, 220 ribu hektar di Kalimantan Timur dan 120 Hektar di Aceh Tengah.

Sontak penonton debat langsung riuh. Ada yang tidak terekam kamera saat jeda debat menayangkan iklan. Kericuhan terjadi di barisan kursi paling depan, tepatnya di barisan Komisioner KPU dan Bawaslu.

Tampak sejumlah tim dari pihak pasangan 02, diantaranya Ferdinand Hutahaean, Jansen Sitindaon, yang merupakan kader Partai Demokrat, menghampiri kursi Ketua KPU Arief Budiman. Mereka melayangkan protes.

Melihat keramaian berlangsung, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan datang mendekati kerumunan dengan mimik serius. Datang pula politisi PDI-P Aria Bima dan Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia. Keduanya pendukung 01 Jokowi-Ma'ruf.

Dua hari kemudian, kepada wartawan Luhut menjelaskan kenapa ia menghampiri kerumunan itu. “Yang terjadi adalah saya lihat ribut. Saya lihat ada di situ Pak Ferdinand, ya saya datangin. Saya bilang, ‘ngapain sih ribut-ribut, Fer? Biar aja damai’, ‘Oh siap, Pak’. Gitu.  Ya udah Damai,” ujar Luhut.  Baca: Penjelasan Luhut soal Video Ricuh di Debat Kedua Pilpres

Sejumlah laporan melayang

Apa yang terjadi kemudian berujung pada laporan resmi ke Bawaslu. Tim Advokat Bergerak (TAIB) yang dikoordinir Djamaluddin Koedoeboen resmi melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

Jokowi dianggap melanggar pasar 280 UU Pemilu soal penghinaan kepada calon lainnya.

"Tak main-main, ini adalah unsur pidana pemilu yang memiliki konsekuensi hukum 2 tahun penjara," ungkap Djamaluddin di program AIMAN yang tayang pada Senin (25/2/2019). 

Sementara, Bahlil Lahadalia, dari kubu Jokowi, juga kepada program AIMAN mengatakan, "Dengan segala cara pihak seberang melakukan apa pun, karena panik suara mereka sudah tertinggal jauh."

Introspeksi

Setiap argumentasi tim sukses adalah argumentasi yang hanya bisa dipahami dari kacamata pihak dan pendukung masing-masing.

Akankah masyarakat paham akan apa yang terjadi sesungguhnya, atau justru serangan, pernyataan hingga kericuhan yang terjadi sepanjang sejarah pemilu dengan masa kampanye paling panjang, menjadi bahan bagi publik untuk merasa bahwa ini adalah proses yang melelahkan dan tidak signifikan dalam menata dan membangun Indonesia?

Tentu kita semua sepakat bahwa pemilu adalah pesta demokrasi di mana setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Namun, kita juga perlu introspeksi: apakah dinamika pemilu saat ini memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik?

Saya Aiman Witjaksono...
Salam.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/25/07000031/habis-debat-terbitlah-laporan

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke