Ada Sejumlah Hal yang Melatari Basarah Sebut "Soeharto Guru Korupsi"

Pertama, karena calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi korupsi di Indonesia saat ini sudah seperti penyakit kanker stadium 4. Basarah menilai, kubu Prabowo telah mengidentikkan dirinya sebagai bagian dari kelompok Orde Baru.

"Dalam banyak kesempatan, kita sering mendengarkan klaim Pak Prabowo dan Pak Sandiaga yang mengidentifikasi sebagai bagian dari Orde Baru, bahkan salah satu partai pengusungnya adalah Partai Berkarya yang mengampanyekan untuk menghidupkan kembali kepemimpinan di zaman Orde Baru," ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Karena itu, Basarah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang diungkapkan Prabowo itu bertolak belakang dengan afiliasi kelompoknya sendiri.

Kedua, Basarah tak terima dengan sikap Prabowo yang seolah-olah telah mencoreng muka bangsa sendiri di forum internasional.

"Dalam pandangan saya, Pak Prabowo membongkar aib bangsanya sendiri dengan mengatakan dan menjelaskan kondisi dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Saya sangat menyayangkan mengapa seorang capres menjelek-jelekkan bangsa sendiri di luar negeri. Bukankah itu membuka aib bangsanya sendiri? Bukannya itu mencoreng bangsanya sendiri?" ujar Basarah.

"Pernyataan itulah yang akhirnya dengan sangat terpaksa saya harus merespons sikap Pak Prabowo itu dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menurut saya sebenarnya bukan hal baru juga di dalam konteks wacana politik," lanjut dia.

Ketiga, apa yang diungkapkan adalah fakta. Penelitian tentang korupsi di era Soeharto yang dilakukan oleh Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada Oce Madril menyebutkan, ada 8 keputusan presiden yang dibuat Soeharto demi memperlancar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.

Terakhir, pernyataannya tersebut adalah sebagai bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan dilindungi oleh Undang-Undang Pemilu.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, saya dalam kapasitas sebagai TKN yang secara resmi didaftarkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, saya sebagai juru bicara nasional, dibenarkan memberikan penjelasan kepada publik tentang fakta-fakta obyektif yang terjadi. Salah satunya tentang track record dari capres dan cawapres sekaligus sistem yang akan dibangunnya," ujar Basarah.

"Menurut UU Pemilu itu, kami dibenarkan untuk membangun kontra narasi ketika Pak Prabowo sebagai capres mengampanyekan tentang isu korupsi. Ya saya harus menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya korupsi terjadi di Indonesia," lanjut dia.

Polemik itu bermula dari pernyataan Basarah bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 Soeharto. Berdasarkan itu, Basarah menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah saat itu. 

Basarah mengemukakan itu untuk merespons pidato Prabowo di sebuah forum di Singapura. Di sana Prabowo mengatakan, "Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4."

Belakangan, Partai Berkarya berencana melaporkan Basarah ke Polri atas pernyataannya "Soeharto adalah guru korupsi". Namun, saat ini pihak internal Partai Berkarya sedang berkonsultasi dengan keluarga Soeharto terlebih dahulu terkait hal itu.