Salin Artikel

Timses Jokowi Setuju KPU Perpanjang Waktu Pemutakhiran DPT

Hal itu, lantaran hingga saat ini KPU belum menyelesaikan seluruh pemutakhiran data pemilih. Dari 34 KPU Provinsi, baru 28 provinsi yang merampungkan pemutakhiran data. 

Bahkan, Lukman mendorong KPU untuk terus melakukan pemutakhiran data hingga menjelang hari pemungutan suara, 17 April 2019 mendatang, supaya terjamin akuntabilitas pemilu.

"Kami menyetujui dan merekomendasikan untuk penambahan waktu sampai dengan 30 hari ke depan. Bahkan, kalau misalnya diperlukan untuk penambahan waktu lagi sampai dengan 30 hari sebelum hari H Pemilu, asal tidak melanggar peraturan perundangan kami terima dan kami setujui," kata Lukman dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan II di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018) malam.

Di samping itu, Lukman mempercayakan proses pemutakhiran data tersebut terhadap penyelenggara pemilu dan pihak terkait. Lukman menyerahkan urusan DPT kepada KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia menilai, 3 lembaga tersebut mampu bekerja secara independen dan profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Namun demikian, Lukman tetap meminta seluruh stakeholder yang berkaitan dengan data pemilih Pemilu 2019 untuk melakukan koordinasi yang ketat.

"Hilangkan egosektoral, saling mengisi dan saling memberi dukungan," ujar dia.

Lebih lanjut, ia meminta supaya tidak ada kendala dalam proses penyempurnaan data pemilih. Kendala tersebut misalnya, dana, sistem informasi dan teknologi, hingga koordinasi antar stakeholder.

Oleh karenanya, kata Lukman, penting bagi seluruh pihak terkait untuk memetakan potensi persoalan yang dimungkinkan bakal terjadi dalam proses pemutakhiran data. Hal itu sebagai bentuk antisipasi dan persiapan solusi sejak dini.

"Satu orang sekalipun sangat berharga untuk konsolidasi demokrasi kita," kata Lukman.

"Jangan sendiri-sendiri, harus bersama-sama supaya tidak muncul kecurigaan antara kita," sambungnya.

Sebanyak 6 dari 34 KPU provinsi belum selesai melakukan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Enam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

Dari 28 provinsi yang sudah selesai melakukan pemutakhiran data, total ada 141.412.533 pemilih. Jumlah itu terdiri dari 70.586.944 pemilih laki-laki dan 70.825.549 pemilih perempuan.

Tercatat, jumlah pemilih bertambah sebanyak 4.449.868 jiwa.

Jika ditotal 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I), maka, jumlah DPT sementara saat ini yaitu 189.144.900 pemilih.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/16/06321371/timses-jokowi-setuju-kpu-perpanjang-waktu-pemutakhiran-dpt

Terkini Lainnya

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke