KPK Harap Taufik Kurniawan Beri Contoh Baik ke Masyarakat

Pada Kamis (1/11/2018), Taufik seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

"Imbauan yang berlaku bagi seluruh penyelenggara negara agar bisa memberikan contoh pada publik tentang kepatuhan dan sikap kooperatif terhadap proses hukum," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam.

Febri mengatakan, KPK sebenarnya pernah memanggil Taufik untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (25/10/2018). Namun, tim kuasa hukum Taufik meminta penjadwalan ulang pada Kamis (1/11/2018).

KPK pun sangat menyayangkan karena pihak Taufik tak memenuhi pemeriksaan kedua kalinya. Sementara KPK sudah menunda jadwal pemeriksaan sesuai yang diminta pihak Taufik.

Kuasa hukum Taufik juga kembali meminta penjadwalan ulang pada Kamis (8/11/2018) mendatang.

"Karena itu kami sedang membicarakan langkah berikutnya apa yang dilakukan, apakah dilakukan pemanggilan kembali penjadwalan ulang atau hal-hal lain yang bisa dilakukan," katanya.

KPK, kata Febri, juga tak menutup kemungkinan untuk memanggil Taufik sebelum tanggal 8 November 2018. Hal itu didasarkan atas pertimbangan tugas penyidik yang harus menangani kasus-kasus lain.

"Kalau kemudian ternyata sudah minta penundaan tapi justru tidak menghadiri pemerisaan hari ini tentu saja kami sangat menyangkan. Cukup hadiri saja pemeriksaannya karena dipanggil tersangka dan mau tidak mau kan proses ini tetap berjalan," kata dia.

"Jadi silakan koordinasi dengan penyidik, kuasa hukumnya itu supaya lebih menunjukkan sikap kooperatif dalam proses hukum," paparnya.

Sementara itu, pengacara Taufik, Arifin Harahap menjamin kliennya akan hadir pada Kamis (8/11/2018) mendatang.

"Kami akan datangkan. Kami pastikan tanggal 8 November. Nanti akan kami hadirkan di KPK," kata Arifin.

Menurut Arifin, saat ini Taufik tidak hadir karena sedang menjalani masa reses dan berada di daerah pemilihannya (dapil). Taufik merupakan anggota sekaligus pimpinan DPR yang maju dari Dapil VII Jawa Tengah.

"Kemarin kan proses reses, penutupan persidangan oleh Ketua DPR. Ya, ke dapilnya beliau lah ya," kata dia.

Dalam kasus ini, Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar. Taufik diduga menerima fee sekitar Rp 3,65 miliar dari pengurusan DAK tersebut.