Menelusuri Pertemuan Koalisi Keumatan

PERTEMUAN yang menyita perhatian. Terjadi hanya selang beberapa hari, berawal dari ibadah umroh, berakhir dengan pertemuan sejumlah tokoh.

Adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Pimpinan FPI Rizieq Syihab yang bertemu dalam sebuah kesempatan.

Ketiganya bertemu di kediaman Rizieq di Mekah, Arab Saudi. Yang menarik, pasca pertemuan tercetuslah istilah koalisi keumatan.

Saya tertarik untuk menelusuri asal-usul istilah, tujuan, dan latar belakang koalisi keumatan. Siapa yang pertama kali menginisiasi pertemuan dan bagaimana pula koalisi ini punya kelanjutan? Apakah akan mendongkrak signifikan gerakan #2019GantiPresiden?

Kronologi

Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, saya menemui Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif. Wajahnya ada dalam foto bersama di Mekah.

Saya mewawancarainya. Kepadanya saya bertanya tentang siapa yang pertama kali menginisiasi pertemuan dan bagaimana caranya hingga sampai ada pertemuan itu?

Ia menjelaskan, semuanya berlangsung tidak sengaja. Ceritanya, Slamet dan rombongan beribadah umrah bersama dengan rombongan Amien Rais.  

Tanpa sengaja,  sebelum subuh tiba, saat tengah melakuan salah satu rangkaian wajib ibadah umrah, Thawaf, Ajudan Prabowo Subianto menelpon ajudan Amien Rais.

Telepon itu kemudian berlanjut dengan pertemuan antara Amien dan Prabowo. Amien datang ke penginapan Prabowo yang berada di areal Masjidil Haram.

Setelah kedua tokoh itu bertemu, Slamet kemudian mengajak mereka untuk bertemu dengan Rizieq Shihab.  Sontak usulan ini disambut positif oleh Amien Rais dan Prabowo yang saat itu mengatakan, “Layak mengunjungi sahabat kita yang sedang terzalimi.” 

Menuju ke kediaman Rizieq

Hanya selang beberapa jam dari pembicaraan di Hotel tempat Prabowo menginap, masih pada hari yang sama, Sabtu, 2 Juni 2018, rombongan bergegas menuju ke tempat tinggal Rizieq Syihab yang berjarak 15 menit perjalanan menggunakan mobil dari Masjidil Haram.

Pertemuan pun berlangsung.  Pembicaraan dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Saat itu Slamet mengungkapkan ada 9 orang yang ikut dalam pertemuan, termasuk dirinya.

Dalam pertemuan itulah tercetus gagasan koalisi keumatan dari Rizieq Syihab. Ide ini disambut positif Prabowo dan Amien.  Itulah cerita asal muasal istilah koalisi keumatan.

PKS kala itu tidak ikut karena persoalan waktu. Waktu yang tersedia tidak memungkinkan bagi anggota PKS untuk menyusul ke Mekkah.  Namun, selang 3 hari, dua pimpinan PKS, Salim Segaf Al Jufri dan  Jazuli Juwaeni bertemu dengan Rizieq Shihab di tempat yang sama.

Pertemuan awal sebelumnya

Selain menemui Slamet, saya juga menemui anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade yang mengakui bahwa ia adalah sosok yang pertama kali menemui Rizieq Syihab, sekitar 3 bulan sebelum pertemuan 2 Juni lalu.

Namun Andre menolak pernyataan yang menyebut bahwa pertemuan Prabowo, Amien, dan Rizieq dirancang pada pertemuan pertama 2 Juni tersebut. Menurut Andre, pertemuan ketiga tokoh itu berlangsung spontan tanpa rencana.

Peryataan Andre ini menguatkan apa yang disampaikan Slamet.

Koalisi keummatan, kekuatan baru?

Lalu kini pertanyaannya, apakah koalisi keumatan akan terbentuk secara nyata sebagai kekuatan politik baru yang berisi Gerindra, PAN, PKS?

Akankah kelompok ini juga akan mengajak PBB? Belakangan Demokrat juga diajak untuk bergabung.

Jikapun terbentuk sejauh mana koalisi ini akan menjadi kekuatan yang mendorong gerakan #2019GantiPresiden?

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan kepada saya, sejauh ini belum tampak gerakan #2019GantiPresiden mengubah peta politik elektoral menuju Pilpres tahun depan.

Elektabilitas alias tingkat keterpilihan Joko Widodo dalam berbagai Survei masih belum menunjukkan adanya “gangguan” berarti dari gerakan #2019GantiPresiden.

Situasi ini akan berbeda andai dua hal berikut ini terjadi.

Pertama, tantangan ekonomi yang mendera dunia dan berdampak pada Indonesia. Salah langkah penanganannya di dalam negeri, bisa berakibat fatal bagi pemerintahan Jokowi.

Kedua, tambahan energi dari partai politik yang menyeberang. Andai ada partai koalisi Jokowi menyeberang ke kelompok oposisi, sangat mungkin peta elektoral berubah.

Saya Aiman Witjaksono…
Salam.