Salin Artikel

Dari Barak Prajurit, AHY Tegang Saksikan Mencekamnya Jakarta Jelang Reformasi 1998

AHY ingat betul, ia masih menjalani pendidikan militer di Akademi Militer saat itu reformasi 1998 terjadi. Hal itu ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam acara Refleksi 20 Tahun Reformasi.

"Salah satu isu utama reformasi yakni TNI. Pada 1998 saya waktu itu tingkat dua taruna, kami menyaksikan bersama-sama dari layar televisi di barak apa yang terjadi di Jakarta 21 Mei 1998," ujarnya, Senin (21/5/2018).

"Kami menahan nafas, karena tidak menyangka perubahan begitu cepat dan begitu fundamental terhadap bangsa kita dan mengubah ABRI selamanya," sambung dia.

Saat itu, AHY mengatakan, para siswa akademi militer melihat langsung para seniornya di TNI yang bertugas dilempari apapun dan di bentak-bentak masyarakat.

Melihat situasi itu, para siswa akademi militer mengelus dada dan gundah.

AHY berseloroh mengenangnya, lantas, mengundang tawa anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang hadir dalam acara tersebut.

"Kami sampai mengelus dada, jangan-jangan kita salah jurusan, jangan-jangan kita salah masuk akademi militer," kata dia.

Bahkan, ucapnya, para siswa akademi militer tak bisa membayangkan situasi itu terjadi pada mereka saat harus terjun ke masyarakat yang justru anti-TNI

Meski demikian, ia bersyukur, reformasi justru membuat TNI kembali ke posnya. Kini, kata dia, TNI sudah netral dan tidak lagi terlibat politik praktis. Hal ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat pasca reformasi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/21/18274941/dari-barak-prajurit-ahy-tegang-saksikan-mencekamnya-jakarta-jelang-reformasi

Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke