Salin Artikel

Polisi Gagal Jadi Peserta Pilkada Bisa Kembali ke Polri, KPU Sindir soal Etika

Menanggapi kebijakan Kapolri tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, berdasarkan peraturan KPU, yang dilarang adalah berkas pernyataan pengunduran diri yang menjadi syarat pendaftaran ke KPU ditarik kembali.

"Kalau terkait hal itu (kebijakan Kapolri), urusan internal Polri," kata Arief kepada Kompas.com, Senin (15/1/2018).

Sementara itu, komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, lebih memandang hal tersebut dari sisi etika. "Ya, ini soal fatsun saja, soal etika, soal unggah-ungguh," kata Pramono.

Akan tetapi, Pramono justru bertanya apakah benar Polri mau menerima kembali anggotanya yang sudah berniat maju menjadi kepala daerah.

"Apa instansi resmi negara bersedia dipermain-mainkan dengan surat pernyataan pengunduran diri seperti itu?" tanya Pramono.

Berbeda dari Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, polisi yang sudah mengundurkan diri untuk maju pilkada tidak bisa kembali ke institusi Polri.

"Setelah mereka mengundurkan diri, mereka tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi menjadi anggota Polri," kata Setyo, Senin (15/1/2018).

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/15101301/polisi-gagal-jadi-peserta-pilkada-bisa-kembali-ke-polri-kpu-sindir-soal

Terkini Lainnya

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke