Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Berdampak "Positif" di Indonesia

"Sikap Trump di dalam negeri membangun soliditas umat Islam. Kalau selama ini kita beda-beda dalam beberapa hal. Tapi soal Palestina ini sama. Bahkan tidak hanya umat Islam saja, tapi juga dengan umat Kristen," ujar Mu'ti dalam diskusi "Kotak Pandora Itu Bernama Yerusalem" di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

Selama ini, menurut Mu'ti, umat Islam di Indonesia seakan-akan terlena dengan perbedaan-perbedaan pandangan dan sikap atas satu hal antarkelompok yang ada.

"Kita umat Islam dibawa pada situasi yang konfrontatif terus menerus di dalam negeri, belum selesai 212 dan reuninya kemudian isu-isu keagamaan, lalu isu Trump mengambil sikap politik yang kontroversial," ucap dia.

Apalagi, selama ini di Indonesia politik itu selalu dikait-kaitkan dengan isu agama. Karenanya, meski soal Palestina-Israel murni politik, diakui dimensi agama juga sangat kuat.

"Walaupun tidak dikatakan eksplisit, di dalam diri Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel), di alam bawah sadarnya ingin balik ke tanah yang dijanjikan. Ketika mereka terusir, ini saat yang tepat mereka kembali ke tanah yang dijanjikan," ujar Mu'ti.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, apalagi Amerika Serikat justru menjadi anggota tetapnya. Karenanya, Indonesia meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.

Tak ketinggalan, Pemerintah Indonesia pun mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.