Demokrat yang Kian Dekat dengan Istana...

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tercatat telah dua kali menyambangi Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Kali pertama, SBY datang menemui Jokowi pada bulan Maret lalu. Keduanya bertemu saat situasi politik memanas di tengah berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta.

Saat itu, SBY merasa dituding ada di balik aksi yang menuntut proses hukum terhadap mantan Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atas ucapannya yang dinilai menistakan agama.

Baca: Manuver SBY, Ancaman Revisi UU Ormas hingga Temui Jokowi di Istana

SBY kembali bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Ormas disahkan menjadi UU, pekan lalu.

Demokrat sempat bersikeras bakal menolak Perppu tersebut disahkan sebagai undang-undang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, tak ada syarat kegentingan yang melatarbelakangi terbitnya Perppu tersebut.

Ia juga memastikan fraksi Partai Demokrat di DPR akan menolak Perppu tersebut saat pengesahan di paripurna.

Baca: Jokowi dan SBY Bahas UU Ormas dan Pertemuan Kepala BIN dengan Gubernur Papua

Namun, saat pandangan mini fraksi sebelum paripurna pengesahan Perppu, sikap politik Demokrat mendadak berubah.

Melalui pertemuan dengan Jokowi, SBY merasa mendapat jaminan adanya itikad baik pemerintah untuk merevisi UU Ormas yang dinilainya berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dari pemerintah.

Akhirnya, sikap akhir Demokrat mendukung pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dengan syarat pemerintah menjamin revisi atas sejumlah pasal.

Safari politik Agus Yudhoyono

Putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, mengunjungi sejumlah tokoh politik, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman pribadinya, di Makassar, Sabtu (28/10/2017).

Baca: Temui Wapres JK di Makassar, AHY Disuguhi Kue Buroncong

Keduanya tampak akrab dalam obrolan santai dengan suguhan kue buroncong yang dihidangkan oleh tuan rumah.

Apakah ini sinyal Demokrat akan bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah?

Putra bungsu SBY itu, mengatakan, Dukungan Demokrat disertai catatan harus ada revisi terutama soal ketentuan pembubaran ormas.

Demokrat menghendaki pembubaran ormas melalui mekanisme hukum di pengadilan.  

Dengan adanya catatan itu, Edhie Baskoro alias Ibas, menekankan, partainya tetap kukuh menjalankan fungsi penyeimbang di antara partai pemerintah dan oposisi.

Ia membantah jika kesamaan sikap antara Demokrat dengan pemerintah sebagai sinyal partainya akan  masuk koalisi pemerintahan.

"Sekali lagi, Demokrat masih berada di tengah, akan terus berupaya mendukung sepenuh hati," kata Ibas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Ia mengatakan Demokrat akan mendukung semua program pemerintah bila membawa manfaat bagi masyarakat, dan sebaliknya akan menentang jika merugikan rakyat.

Oleh karena itu, Demokrat tak akan apatis terhadap pembangunan yang bermanfaat.

"Kami juga ingin menjaga kemesraan. Kemesraan dengan pemerintah, kemesraan dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR, kemesraan dengan teman-teman anggota Fraksi Demokrat," ujar Ibas.

Sinyal jelang 2019

Meski demikian, Ibas tak menampik bahwa apa yang dilakukan partainya akan mengubah konstelasi politik pada 2019. 

"Tidak ada yang tak mungkin, semuanya possible, sangat mungkin. Tahun 2019 semua mungkin terjadi. Saya mengutip sekali lagi kata-kata Pak SBY, banyak skenario di 2019, kita tunggu saja," lanjut dia.

Dan seperti kata Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, dalam politik tak ada yang namanya kebetulan.