Salin Artikel

Ganjar Pranowo Ditanya Pengacara Andi Narogong soal Jatah Partai

Dalam dakwaan, disebut ada jatah untuk sejumlah partai politik untuk memperlancar proyek e-KTP. Isi surat dakwaan itu disebut bersumber dari berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Pertanyaan untuk Ganjar itu disampaikan pihak pengacara Andi Narogong, saat Ganjar bersaksi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (12/10/2017).

Mulanya, pengacara Andi Narogong menanyakan apakah Ganjar mengenal Nazaruddin. Ganjar mengaku kenal. Ganjar kemudian ditanya, apakah pernah membicarakan soal e-KTP dengan Nazaruddin.

"Enggak sama sekali. Kenal kalau ketemu ya (sapa) 'hai'. Enggak pernah satu fraksi, enggak pernah satu pembahasan panita tertentu," kata Ganjar.

Pengacara Andi Narogong mengatakan, disebutkan bahwa anggota Komisi II akan mendapat jatah Rp 260 miliar.

"Itu bagian yang akan diperoleh anggota Komisi II dari e-KTP, pernah dengar hal ini?" tanya pengacara Andi Narogong.

"Enggak pernah," jawab Ganjar.

Ganjar mengaku, ia juga tak pernah mendengar jatah ratusan miliar itu dari teman-teman sesama fraksi atau dari fraksi lain di DPR.

Pengacara Andi Narogong menyebut tiga partai politik yang disebut mendapat jatah. Untuk Partai Golkar disebut mendapat Rp 150 miliar, Partai Demokrat Rp 150 miliar, dan PDI Perjuangan Rp 80 miliar.

Sisanya adalah nama-nama orang yang mendapat jatah dari proyek e-KTP.

"Ini apakah Bapak pernah dengar?" tanya pengacara Andi Narogong.

Ganjar mengaku tidak pernah mendengarnya.

"Apakah di situ ada tulisan dibagikan Wakil Ketua Komisi?" tanya Ganjar.

"Tidak ada, ini hanya menyebut partai saja," jawab pengacara Andi Narogong.

"Jadi tidak benar?" tanya pengacara lagi.

"Saya tidak dengar, kalau benarnya, silakan dibuktikan," ujar Ganjar.

Pengacara Andi Narogong bertanya sepanjang pengetahuan Ganjar apakah ada hal tersebut. Ganjar pun membantahnya.

Saat dikonfirmasi, salah satu pengacara Andi Narogong, Samsul Huda mengatakan, maksud pihaknya menanyakan kepada Ganjar, yang juga politisi PDI-Perjuangan, untuk mengonfirmasi kebenaran isi dakwaan.

"Ganjar sebagai orang representasi dari partai, itu benar apa enggak sih. Kan kami harus tanya. Kalau jawaban Ganjar enggak ada, kita mau apa," ujar Samsul.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/18340521/ganjar-pranowo-ditanya-pengacara-andi-narogong-soal-jatah-partai

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Nasional
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Nasional
Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.