Salin Artikel

HUT ke-72 DPR, Fadli Zon Pimpin Paripurna, Novanto Baca Pidato

Sidang paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sementara, Ketua DPR Setya Novanto membacakan pidato.

Dalam pidatonya, Novanto menyampaikan capaian kinerja DPR. Ia juga menyinggung pembentukan Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKP sebagai salah satu bentuk pengawasan DPR.

Pada HUT ke-72 ini, DPR mengundang mantan Pimpinan DPR, pimpinan lembaga tinggi negara, hingga mantan Sekretaris Jenderal DPR.

Baca: GMPG: Pak Habibie Sudah Ultimatum Setya Novanto

Tampak hadir mantan Ketua DPR Agung Laksono dan Marzuki Alie.

Agung berharap, pada usia yang menginjak 72 tahun, DPR dapat menampung lebih banyak aspirasi masyarakat.

Selain itu, menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Ini (aspirasi) yang saya kira harus digenjot terus sehingga betul-betul sesuai harapan publik," kata Agung, di Kompleks Parlemen, Selasa.

Terkait kinerja legislasi dan rendahnya tingkat kehadiran anggota Dewan, Agung mengatakan, hal tersebut sudah menjadi penyakit kronis DPR.

Baca: GMPG: Pak Habibie Minta Kami Tak Mengulang Kesalahan Setya Novanto

Meski demikian, menurut dia, perihal kinerja legislasi tak hanya diukur lewat kuantitas tetapi juga kualitas.

"Sehingga tidak nanti setelah baru diundangkan kemudian diuji materi," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Agung juga berharap DPR mampu membangun membangun citra lembaganya sejalan dengan semangat nasional untuk memberantas korupsi.

"Saya harap semoga tidak ada lagi anggota DPR tersangkut kasus-kasus itu," kata dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/29/12245411/hut-ke-72-dpr-fadli-zon-pimpin-paripurna-novanto-baca-pidato

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke