Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadikan Indonesia Timur Sentra Jagung, Pemerintah Bagi Lahan ke Petani

Kompas.com - 13/02/2017, 23:50 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

LOMBOK, KOMPAS.com - Pemerintah ingin kawasan Indonesia timur memiliki komoditas andalan di luar pertambangan. Bila kawasan Indonesia barat memiliki kelapa sawit, maka Indonesia timur berpotensi menjadi sentra jagung.

Namun, pemerintah menyadari ada masalah besar mewujudkan keinginan menjadikan Indonesia timur sebagai sentra jagung. Persoalan tersebut adalah ketersediaan lahan bagi petani.

"Hal pertama yang akan diselesaikan adalah soal lahan," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat kunjungan ke Lombok, akhir pakan lalu.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan reforma agraria yang salah satunya meliputi pembagian lahan negara kepada kepada kelompok tani. Kebijakan itu akan dimulai pertengahan tahun ini atau selambatnya awal tahun 2018.

Adapun terkait luas lahannya, Darmin belum menyebutkan angka pasti. Meski begitu, ada kemungkinan luas lahan yang diserahkan lebih dari 50 hekter per kelompok tani.

"Satu kelompok itu mungkin paling sedikit 50 hektar. Itu sudah ada berapa keluarga, mungkin 30-40 keluarga," kata Darmin.

Selain untuk tanaman jagung, pembagian lahan juga akan diberikan untuk mendorong produksi tebu dan ternak. Kedua komoditas tersebut juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan di kawasan Indonesia timur.

Pemerintah meyakini, pembagian lahan kepada petani mampu mengatasi masalah kemiskinan struktural petani. Salah satu penyebabnya adalah penguasaan lahan yang hanya 0,3 hektar per keluarga tani.

Namun perlu dicatat, pembagian lahan yang diberikan pemerintah bukan secara individu, melainkan per kelompok. Diharapkan lahan tersebut bisa dimanfaatkan bersama dampaknya pun bisa dirasakan bersama-sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com