Jokowi: Pengumpul Lahan Besar Hanya Bayar Seperempat Nilai Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, masalah ketimpangan lahan akan jadi tantangan yang paling utama dan harus segera diselesaikan.

Lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40 persen kelompok masyarakat lapisan terbawah.

Untuk itu, pemerintah harus memberikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu, petani gurem atau buruh tani yang tidak memiliki lahan.

Dengan begitu, tercetak skala ekonomi untuk meningkatkan income dan pendapatan masyarakat.

"Hal itu perlu kita lakukan karena data yang saya miliki menunjukkan masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

"Bahkan informasi yang saya terima para pengumpul lahan yang besar hanya membayar kurang lebih seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, keadaan ini harus segera diperbaiki. Salah satu caranya adalah dengan tata kelola reformasi agraria dan sistem pajak yang berkeadilan.

Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif bagi tanah-tanah yang menganggur alias tidak digunakan secara produktif.

"Saya minta agar kebijakan pemerataan ekonomi ini betul-betul bisa menyentuh lapisan kelompok masyarakat terbawah kita," ucap Jokowi.