Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Hasil Investigasi, 10 Koper Isi Senjata Bukan Punya Polisi RI

Kompas.com - 25/01/2017, 11:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, sepuluh tas berisi senjata yang ditemukan di Bandara El Fasher, Sudan, bukan milik Formed Police Unit (FPU) ke-8 Polri.

Sebanyak 139 polisi Indonesia yang hendak pulang usai menjalankan misi perdamaian PBB di Sudan, tertahan karena dianggap menyelundupkan senjata.

"Hasil investigasi awal kita, baik dari kedutaan maupun laporan anggota yang ada di sana, itu menunjukkan indikasi kuat bahwa sepuluh koper itu bukan milik dari tim FPU Polri," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Tito mengatakan, beberapa hari sebelum berangkat, 141 koper milik Polri sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan bersih.

Saat hari kepulangan, setibanya di bandara, kembali dilakukan pengecekan. Jumlahnya sama dan koper-koper delegasi Indonesia semuanya seragam dan diberi tanda.

Kemudian, dilakukan pengecekan lewat X Ray. Sekitar 10 meter dari koper-koper milik Indonesia, terdapat tumpukan koper tanpa identitas dan berbeda jenis.

Petugas bandara Sudan bertanya apakah tas tersebut milik delegasi Indonesia.

Tito mengatakan, saat itu rombongan membantahnya. Dilihat secara fisik saja berbeda. Saat dimasukkan ke mesin scan, terlihat puluhan senjata dan amunisi di dalam tas-tas tersebut.

Petugas kemudian menuduh rombongan Polri hendak menyelundupkan senjata dan amunisi tersebut.

"Petugas kita menyangkal bahwa itu bukan milik kita dan tempatnya berbeda dengan tempat koper kita," kata Tito.

Tito mengatakan, mustahil Polri menyelundupkan amunisi karena produksi dalam negeri melimpah. Indonesia punya perusahaan Pindad yang memproduksi banyak amunisi untuk pengamanan negara.

Dengan demikian, kata Tito, kecil kemungkinan tas tersebut milik rombongan Indonesia. Agar masalah ini cepat diselesaikan, maka Polri juga akan mengirimkan tim ke Sudan.

"Kami berangkat beri bantuan hukum, koordinasi setempat, termasuk PBB dan otoritas Sudan," kata Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com