Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Penyelundupan Senjata, RI Diminta Tempuh Upaya Diplomatik

Kompas.com - 24/01/2017, 17:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah diplomatik terkait kasus penyelundupan senjata di Sudan yang diduga melibatkan anggota misi perdamaian Unamid asal Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I Asril Tanjung menilai, langkah diplomatik diperlukan terkait kejelasan terkait kasus tersebut.

"Langkah diplomatik, kami minta Menlu untuk mengadakan pendekatan dengan pemerintah Sudan. Biar ini clear siapa yang memalukan Indonesia," kata Asril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

(Baca: Fadli Zon Minta Pemerintah Klarifikasi soal Koper Isi Senjata di Sudan)

Asril menganggap kejadian tersebut sebagai hal memalukan, karena kejadian serupa tidak pernah terjadi sebelumnya.

Selain berdampak pada nama baik Indonesia, Politisi Partai Gerindra itu mengkhawatirkan kejadian ini juga berdampak pada kepercayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kita khawatir nanti PBB bisa enggak percaya ngirim pasukan kita. Selama ini PBB selalu percaya. Saya komandan kontingen Garuda XIID di Kamboja. Kita selalu mendapat penilaian dari pasukan PBB, kontingen terbaik. Kategori outstanding," ujarnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir sebelumnya mengungkapkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menyelidiki kasus dugaan penyelundupan senjata itu.

Pemerintah Darfur Utara, Sudan, menyebutkan pasukan polisi Indonesia yang tergabung dalam misi menjaga perdamaian di Darfur (UNAMID) ditangkap pada Jumat (20/1/2017) waktu setempat di bandara Al Fashir, Sudan.

Duta Besar RI di Khartoum sudah berada di lokasi untuk memberikan pendampingan kepada pasukan polisi Indonesia.

Namun, Polri membantah bahwa koper tersebut milik rombongan polisi Indonesia.

Adapun kronologi kejadian versi Polri, yakni pada 15 Januari 2016, rombongan sejumlah 139 orang bertolak ke bandara untuk kembali ke Indonesia.

Barang-barang dimasukkan ke dalam dua kontainer dan dibawa ke bandara. Barang-barang itu dimasukkan ke mesin deteksi, namun tiba-tiba seorang petugas menunjuk sebuah koper, yang diduga kuat bukan milik rombongan Indonesia. 

(Baca: Kemenlu: PBB Selidiki Dugaan Polisi RI Selundupkan Senjata di Sudan)

Warna koper tersebut berbeda dengan yang dimiliki rombongan Indonesia. Ternyata, setelah dideteksi, koper itu berisi senjata.

Secara tegas, rombongan yang dipimpin oleh AKBP John Huntalhutajulu membantah koper tersebut milik pasukan Indonesia. John dan rombongan menduga koper tersebut tercampur dengan koper mereka.

Kompas TV TNI Bantah Ada Anggotanya Selundupkan Senjata di Sudan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com