Panglima TNI Tak Takut Prajuritnya Direkrut Militer Australia

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah bahwa ia takut prajuritnya direkrut oleh militer Australia.

Hal ini disampaikan Gatot menanggapi pemberitaan media Australia, ABC.

"Saya tidak takut karena prajurit-prajurit saya profesional," kata Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Gatot menegaskan, alasan penarikan prajurit TNI yang mengajar di sekolah militer Australia karena adanya pelecehan terhadap TNI dan Pancasila, yang terjadi di pelatihan pasukan khusus Australia (SAS) di Pangkalan Campbell, Perth.

Setelah kejadian itu, TNI juga menghentikan pengiriman prajurit ke Australia.

"Ingat saya membatalkan pengiriman setelah ada itu. Justru karena kejadian itu, mereka minta ada pengiriman juga, ya saya stop," ujar Gatot.  

ABC sebelumnya menyebut ada ketakutan bahwa militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Hal ini terungkap berdasarkan pidato Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada November 2016 silam.

"Setiap ada program pelatihan, seperti beberapa waktu lalu, lima hingga 10 terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya jadi panglima, jadi itu tidak akan saya biarkan," ujar Gatot, dikutip dari ABC.

Menurut ABC, Panglima TNI dianggap menggunakan "bahasa era Perang Dingin".

Saat itu merupakan fenomena umum untuk merekrut seorang tentara untuk "ditanam" menjadi sumber atau agen yang memengaruhi kebijakan demi kepentingan negara yang merekrut.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membantah pernyataan bahwa Australia berusaha merekrut anggota militer Indonesia untuk menjadi "agen untuk memengaruhi" pada saat pemerintahan PM Malcolm Turnbull berusaha memperbaiki situasi, menyusul dihentikannya kerja sama militer antara Indonesia dan Australia.

Penyelidikan sedang dilakukan setelah seorang anggota Kopassus mengajukan protes mengenai poster pelatihan "yang bernada penghinaan" yang ditempelkan di markas pasukan komando Australia, SAS, di Perth, berkenaan dengan Papua Barat.