Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Indonesia Hentikan Sementara Kerja Sama Militer dengan Australia Dinilai Tepat

Kompas.com - 05/01/2017, 20:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat militer dan intelijen Universitas Indonesia, Mardigu WP menilai, langkah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, sudah tepat.

Ketegasan itu harus dilakukan sebagai bentuk protes terhadap negara tersebut.

“Saya setuju dengan tindakan Panglima, dari dulu kek,” kata Mardigu, saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

Menurut dia, bukan kali ini saja Australia menyinggung Indonesia. 

“Yang harus diingat ciri-ciri negara asing mengganggu Indonesia dengan (mengangkat isu) HAM. Dalam militer, tentara kan semua tindakan atas nama nation right, sehingga melalui HAM kita diserang,” ujar dia.

Ia mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir jika Australia berencana mengkaji pemberian sejumlah bantuan kepada Indonesia. 

Mardigu berpendapat, justru Australia yang membutuhkan bantuan Indonesia.

“Selama ini Australia memberikan bantuan supaya teroris ada di Indonesia (saja), supaya imigran tetap tertahan di Indonesia. Supaya ground field-nya ada di Indonesia,” kata dia.

Sejak 2013 lalu, hubungan Indonesia dan Australia mengalami pasang surut.

Hal itu ketika badan mata-mata Australia menyadap telepon Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Kabinet Indonesia Bersatu saat itu.

Masih tahun yang sama, seperti diberitakan BBC, kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia akhir 2013.

Dua tahun kemudian, aparat Australia dilaporkan membawa awak perahu pengangkut pengungsi untuk memutar balik ke prairan Indonesia.

Hubungan kembali memanas ketika dua terpidana narkoba asal Australia dieksekusi mati pada 2015.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina Pancasila. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com