Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Prajurit TNI Direkrut Australia, Anggota DPR Dukung Panglima

Kompas.com - 06/01/2017, 18:12 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, segala indikasi ancaman keamanan negara harus direspons serius oleh pemerintah.

Pernyataan Hanafi merespons ucapan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dikutip media Australia ABC, bahwa penghentian program pengiriman tentara Indonesia untuk berlatih di Australia adalah karena adanya kekhawatiran militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Meski hal itu telah dibantah Menteri Pertahanan Australia Marise Payne, namun kekhawatiran tersebut harus tetap diwaspadai.

"Yang paling penting segala macam indikasi ancaman berkenaan keamanan dan pertahanan nasional, sekecil apa pun, harus direspons serius. Lebih baik 'lebay' daripada kebobolan," ujar Hanafi melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2017).

Menurut dia, pernyataan yang diucapkan Panglima terkait operasi intelijen negara lain terhadap TNI pasti memiliki dasar yang kuat. Selain itu, langkah yang diambil Panglima juga jelas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Adapun mengenai kekhawatiran Panglima soal TNI yang mungkin "direkrut" militer Australia, Hanafi menyebutkan adanya kejadian serupa di negara lain.

"Dua tahun yang lalu, terkuak ada dua WNI permanent resident yang sudah bergabung dengan militer Singapura dan ikut latihan perang kita," tutur Politisi PAN itu.

"Fenomena semacam ini bisa jadi jamak tapi laten karena semua bekerja dalam ranah intelijen," kata dia.

Jika benar, Panglima diminta mengusut tuntas indikasi yang mengancam pertahanan negara tersebut dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Sebaiknya Panglima juga mempertanggungjawabkan hal ini ke Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata," kata Hanafi.

ABC sebelumnya memberitakan ada ketakutan bahwa militer Australia akan "merekrut" tentara terbaik TNI untuk kepentingan Australia.

Hal ini terungkap berdasarkan pidato Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada November 2016 silam.

"Setiap ada program pelatihan, seperti beberapa waktu lalu, lima hingga 10 terbaik akan dikirim ke Australia. Itu terjadi sebelum saya jadi panglima, jadi itu tidak akan saya biarkan," ucap Gatot.

(Baca: Panglima TNI Diberitakan Takut Prajuritnya Direkrut Militer Australia)

Menurut ABC, Panglima TNI dianggap menggunakan "bahasa era Perang Dingin".

Saat itu merupakan fenomena umum untuk merekrut seorang tentara untuk "ditanam" menjadi sumber atau agen yang memengaruhi kebijakan demi kepentingan negara yang merekrut.

Namun, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membantah pernyataan bahwa Australia berusaha merekrut anggota militer Indonesia untuk menjadi "agen untuk mempengaruhi" di saat pemerintahan PM Malcolm Turnbull berusaha memperbaiki situasi, menyusul dihentikannya kerja sama mliter antara Indonesia dan Australia.

(Baca: Menhan Australia Bantah Rekrut Tentara Indonesia)

Kompas TV Panglima TNI: Australia Sebut Pancasila Jadi Pancagila
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com