Ini Sanksi jika Cagub DKI Tak Hadiri Debat yang Digelar KPUD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno menegaskan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta wajib menghadiri acara debat kandidat yang digelar oleh KPU DKI.

Jika ada pasangan calon yang tidak hadir, maka akan dikenakan sanksi, yakni tidak akan ada penayangan iklan di televisi.

"Karena nanti dari tanggal 29 Januari-11 Februari, akan ada penayangan iklan di berbagai stasiun TV yang dilakukan KPU. Kalau mereka tidak hadir, maka kami tidak tayangkan iklannya," kata Sumarno, ditemui seusai peresmian kantor baru KPU, di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Hal ini disampaikan Sumarno menanggapi pasangan calon gubernur nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang tidak pernah hadir dalam debat yang ditayangkan televisi.

Sumarno mengatakan, hak pasangan calon untuk hadir atau tidak dalam acara debat yang digelar lembaga selain KPUD DKI.

"Tapi yang dilaksanakan KPU karena ini bagian dari tahapan pilkada, maka seluruh paslon harus hadir," ujar umSarno.

Adapun acara debat akan digelar tiga kali, yakni 13 Januari, 27 Januari, dan 10 Februari 2017. Ketiga acara debat akan disiarkan stasiun televisi swasta.

"Sudah ada 12 stasiun TV yang mengajukan untuk live tapi kami bagi menjadi tiga kali debat," kata dia.

Pada debat pertama, tema yang diusung reformasi birokrasi, penegakan hukum dan pemerintahan  yang efektif.

KPUD DKI mengaku sudah mengantongi moderator hingga panelis untuk debat pertama.

Namun, Sumarno belum mau mengungkapkannya.

"Belum bisa dikomunikasikan karena harus didiskusikan dengan tim pasangan calon. Belum tentu mereka setuju," ujarnya.

Agus Yudhoyono-Sylviana Murni sebelumnya sudah dua kali tak hadir dalam debat publik yang diselenggarakan oleh media.

Pertama adalah debat calon gubernur di stasiun televisi Net TV, Jumat (9/12/2016).

Saat itu, debat yang diselenggarakan khusus untuk calon gubernur saja. Karena Agus tidak hadir, yang datang hanya cagub nomor pemilihan dua dan tiga, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.